Medan, kedannews.com – Salah satu persoalan mendasar yang mengakibatkan rendahnya tingkat keberhasilan penanganan kemiskinan adalah berkaitan dengan data keluarga miskin yang tak kunjung terselesaikan.
Di hampir seluruh daerah, persoalan data miskin ini menjadi polemik yang berkepanjangan.
Beberapa penyebab tidak beresnya data miskin adalah lemahnya koordinasi antar Instansi dari Kabupaten/Kota, Provinsi hingga ke Pemerintah Pusat .
Hal itu disampaikan Dr. Sonny Westerling Manalu Mantan Staf Ahli Menteri Sosial ketika berbincang dengan wartawan dalam kunjungan rutinnya ke Medan Sumatera Utara.
Sebagai Staf Ahli Menteri Sosial juga mantan Direktur Rehabilitasi Sosial, Sonny Manalu banyak terlibat langsung dalam pelaksanaan program penanganan kemiskinan khususnya kelompok marginal di seluruh Indonesia.
Bahkan Presiden Joko Widodo memberikan tugas tambahan kepada Sonny Manalu menjadi Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, untuk memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu berjalan dengan baik.
Atas berbagai jabatan dan tanggung jawab yang diberikan padanya, Sonny Manalu menjadi paham dan mengerti dimana titik lemah persoalan data miskin tersebut.
Dikatakan, kontrol Bupati/Walikota terhadap Lurah/Kades yang bertanggung jawab melakukan pendataan keluarga miskin berdasarkan kriteria yang ditetapkan Kementerian Sosial rendah. Banyak keluarga miskin yang seharusnya masuk data miskin justru tidak masuk, sebaliknya banyak keluarga yang tergolong mampu, malah masuk data miskin.
“Akibatnya banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang salah sasaran. Kesalahan data tersebut diakibatkan rendahnya tanggung jawab Kades/Lurah dalam menjalankan tugasnya, disisi lain monitoring dan kontrol Bupati/Walikota rendah, hanya menerima laporan”, kata Sonny Manalu yang saat ini menjadi bakal calon (Balon) Anggota DPR RI Partai Golkar Dapil Sumut-1 .
Masalah lain sebut mantan Ketua Umum DPP Mapancas itu, Kades/Lurah melakukan KKN dengan memprioritaskan keluarga yang ada hubungan keluarga untuk mendapatkan program yang ada.
“Sebenarnya keluhan keluhan masyarakat sudah sangat sering disampaikan, akan tetapi keluhan tersebut hanya sebatas keluhan tidak ada langkah konkret mengatasinya”, kata Sonny Manalu yang merasa kecewa terhadap para anggota legislatif baik anggota DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi hingga Anggota DPR RI.
“Para anggota DPR di semua tingkatan sesungguhnya tahu persoalan data miskin ini, tapi tidak serius dan allout memperjuangkannya, bahkan cenderung membiarkannya”, tambah mantan supir taksi tersebut.
