Medan, kedannews.co.id – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Demokrat, Dodi Robert Simangunsong, menilai pelayanan publik di Kota Medan masih menyisakan banyak persoalan. Hal tersebut disampaikannya saat menggelar Reses V Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026 Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Medan Kota.
Kegiatan penjemputan aspirasi tersebut berlangsung di dua lokasi, yakni halaman SD HKBP Teladan, Jalan Sempurna, dan halaman Gereja HKBP Teladan, Jalan Sederhana, Kelurahan Teladan Barat. Dalam pertemuan itu, berbagai keluhan warga mengemuka, mulai dari bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran, tingginya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga krisis layanan air bersih yang berlangsung lama.
Salah satu warga, Ibu br Sinaga, mengungkapkan kekecewaannya terkait bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia. Meski telah memiliki rekening sejak 2017, ia mengaku belum pernah menerima dana bantuan.
Keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya yang menilai proses pendataan bansos tidak transparan. Mereka mempertanyakan mekanisme verifikasi, karena sebagian warga yang dinilai mampu justru tercatat sebagai penerima.
Menanggapi hal itu, Dodi menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan bantuan sosial. Ia meminta agar distribusi bantuan dilakukan secara objektif dan berbasis data faktual.
“Pendataan harus dievaluasi total. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak menerima bantuan,” tegasnya.
Selain bansos, persoalan PBB juga menjadi perhatian. Warga mengeluhkan kenaikan pajak yang dianggap memberatkan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Keluhan lain yang turut disampaikan adalah layanan air bersih dari Perumda Tirtanadi yang kerap terhenti pada siang hari. Kondisi tersebut bahkan telah berlangsung hampir dua tahun tanpa penanganan maksimal.
Tak hanya itu, warga juga mengkhawatirkan kondisi sungai di kawasan Puri Indah Air Bersih Ujung yang mulai menggerus permukiman. Mereka meminta pemerintah segera melakukan penanganan guna mencegah longsor dan kerusakan lebih parah.
Dodi menegaskan, seluruh aspirasi masyarakat akan dibawa ke forum resmi dewan serta dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah terkait, seperti Dinas Sosial, Badan Pendapatan Daerah, hingga instansi teknis lainnya.
“Ini merupakan rapor merah bagi pelayanan publik di Kota Medan. Pemerintah harus segera bertindak, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih dan bantuan sosial,” ujarnya.
Reses tersebut turut dihadiri Plt Camat Medan Kota Endang Wastiani, Lurah Teladan Barat Juni Hardian, serta perwakilan OPD seperti Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan lainnya. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan legislatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Medan.
