Jakarta, kedannews.co.id – Kelompok mahasiswa menegaskan akan terus menggelar aksi unjuk rasa hingga seluruh tuntutan dalam paket ’17+8′ benar-benar dipenuhi pemerintah dan DPR. Sikap itu disampaikan dalam merespons pernyataan pimpinan DPR yang mengklaim telah menindaklanjuti sebagian tuntutan publik, laporan yang dirangkum BBC News Indonesia.
Dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (05/09/2025) petang, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut pihaknya sudah mengambil sejumlah langkah konkret, termasuk penghentian gaji dan tunjangan bagi anggota DPR yang telah dinonaktifkan partai politik.
“Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya,” ujar Dasco.
Ia menambahkan, penonaktifan anggota dewan tersebut dilanjutkan melalui mekanisme mahkamah partai masing-masing.
Selain itu, DPR juga menyatakan telah menghentikan tunjangan perumahan sejak 31 Agustus 2025, serta melakukan moratorium kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri per 1 September 2025, kecuali dalam konteks undangan kenegaraan.
Dasco menuturkan, DPR tengah memangkas berbagai fasilitas tambahan, mulai dari biaya langganan listrik, jasa, komunikasi, hingga transportasi.
“Ke depan, DPR akan memperkuat transparansi dan membuka ruang partisipasi publik dalam setiap proses legislasi maupun kebijakan,” tegasnya.
Namun, pernyataan tersebut tidak menyurutkan semangat mahasiswa. Mereka menilai pemenuhan sebagian tuntutan tidak cukup. “Kami akan tetap turun ke jalan sampai semua poin dalam tuntutan 17+8 dipenuhi,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa.
Gerakan mahasiswa ini menegaskan bahwa aksi akan terus berlanjut sebagai bentuk kontrol publik terhadap DPR dan pemerintah.
