MEDAN, kedannews.co.id – DPRD Kota Medan menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi dan menangani banjir yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah. Hal ini mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) evaluasi Triwulan IV Tahun 2026 yang digelar Komisi IV DPRD Medan bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Gibson Panjaitan, beserta jajaran, Senin, 5 Januari 2026.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, menegaskan bahwa koordinasi antarinstansi, khususnya dengan pihak kecamatan, harus diperkuat agar penanganan banjir dapat berjalan lebih efektif dan terukur.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi pemanfaatan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD sebagai bentuk penyaluran aspirasi masyarakat. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran tetap perlu dilakukan, namun tidak boleh mengganggu kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Efisiensi anggaran harus tetap memperhatikan kinerja OPD agar pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan banjir, tidak terganggu,” ujar Paul.
Dalam forum tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Medan, Lailatul Badri, turut menyampaikan kritik terhadap belum optimalnya fungsi kolam retensi Martubung. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan yang dilakukan, ia menemukan bahwa keberadaan pintu air di kawasan tersebut belum didukung sistem drainase yang memadai.
“Tanpa normalisasi drainase sejak awal, keberadaan pintu air tidak akan berfungsi maksimal,” kata politisi PKB itu.
Ia juga mengungkapkan masih banyak saluran air yang tidak layak serta parit yang tersumbat di wilayah Kecamatan Medan Deli. Meski masyarakat telah diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan, warga berharap pemerintah lebih dahulu memperbaiki infrastruktur drainase.
Senada dengan itu, Anggota Komisi IV lainnya, Antonius Devolusi Tumanggor, meminta Dinas SDABMBK untuk lebih serius menindaklanjuti persoalan banjir yang menjadi keluhan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya realisasi pokir DPRD sebagai bentuk nyata aspirasi warga.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Plt Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Gibson Panjaitan, menyatakan komitmennya dalam menangani persoalan banjir di Kota Medan, termasuk di kawasan Jalan Letda Sujono yang kerap terdampak genangan.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) guna mempercepat penanganan di lapangan.
Menurut Gibson, sejumlah program strategis saat ini tengah berjalan, di antaranya pembangunan kolam retensi, normalisasi drainase, serta peninggian tanggul di titik-titik rawan banjir. Program tersebut dilaksanakan bersama BWS Sumatera Utara dan melibatkan pihak ketiga, termasuk mitra dari luar negeri.
“Normalisasi sungai dan peninggian tanggul saat ini dikerjakan secara masif bersama BWS,” ujarnya.
Selain upaya teknis, Gibson juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dengan tidak membuang sampah ke sungai maupun saluran drainase.
Ia memastikan bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD sebagai representasi aspirasi masyarakat tetap menjadi prioritas dan tidak akan terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran.
“Pokir DPRD sebagai aspirasi masyarakat kami pastikan tidak terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran,” kata Gibson menegaskan.
Upaya kolaboratif antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mengatasi persoalan banjir yang hingga kini masih menjadi tantangan utama di Kota Medan.
