Medan, kedannews.com – Ketua Forum Masyarakat Mabar Hilir, Fitria Budikusuma serta pengurus lainnya kembali mendatangi Pemerintahan Kota Medan untuk meminta kejelasan tentang legalitas kepemilikan tanah leluhur mereka, di jalan Kapten Maulana Lubis, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/03/2024).
Fitria Budikusuma mengatakan, mereka akan terus mendesak Pemerintahan Kota Medan untuk menangani masalah ini, karena ini bukan kepentingan perorangan melainkan kepentingan masyarakat banyak.
“Kedatangan kami disini hanya untuk meminta janji yang telah diberikan kepada kami, karena masyarakat sudah banyak yang desak agar masalah ini cepat terselesaikan” ujar Fitria.
Sesampainya di Kantor Pemerintahan Kota Medan mereka diterima oleh salah seorang staf berinisial S, Fitria Budikusuma meminta agar mereka dipertemukan dengan Kepala Bagian berinisial SH.
“Kami mau ketemu sama Kabag berinisial SH, untuk menanyakan kembali janji yang pernah disampaikan pada kami” kata Fitria.
Ketika mereka dibawa keruangan Kepala Bagian berinisial SH, ternyata dia tidak ada di tempat, dan staf berinisial S memberitahu bahwa dia kedatangan tamu melalui via WhatsApp.
Usai berkomunikasi via WhatsApp, staf berinisial S memberikan nomor Katim atas nama Ashadi kepada Fitria Budikusuma untuk menanyakan tentang janji yang diberikan kepada mereka.
“Suratnya masih di proses sama katim pak, belum bisa saya pastikan juga kapan siapnya, nanti kalo sudah siap saya kabari, atau saya kasi nomor ini Katimnya pak biar bisa tanyakan langsung” ucap berinisial S.
Fitria Budikusuma dan pengurus lainnya sangat kecewa dengan hasil pertemuan ini, mereka beranggapan kedatangan mereka sudah mendapatkan surat resmi dari Pemerintahan Kota Medan untuk dipertemukan kepada seluruh pihak yang terkait.
Fitria Budikusuma beranggapan bahwa pihak Pemerintahan Kota Medan mengulur ngulur waktu dalam penyelesaian masalah ini, mengulur waktu untuk dipertemukan kepada pihak yang terkait, sehingga terindikasi bahwa dari pihak Pemerintahan Kota Medan ada oknum oknum yang mempersulit penyelesaian masalah Forum Masyarakat Mabar Hilir Bersatu ini.
“Ya bagi saya pihak Pemkot ini seperti mengulur ngulur waktu saja, kami sudah bolak-balik mendatangi Pemkot ini, dan di setiap kedatangan kami itu, kami selalu dilemparkan ke setiap orang yang berbeda beda dan menunggu janji janji dari orang tersebut, dari awal kami aksi pada Selasa 06 Februari 2024 hingga kini Rabu 13 Maret 2024 tidak ada kejelasan dari Pemerintah Kota Medan” jelas Fitria secara tegas sebagai penutup.
Pada Selasa 05 Maret sebelumnya, mereka sudah meminta keterangan dari Pemerintahan Kota Medan untuk menangani permasalahan mereka, yang mana pada saat itu salah satu Kepala Bagian Pemerintahan Kota Medan berinisial SH menjanjikan akan membuat pertemuan secara resmi terhadap pihak yang terkait.
Namun nyatanya hingga saat ini belum ada pemberitahuan atau panggilan apapun untuk penyelesaian masalah mereka hingga membuat mereka mendatangi berinisial SH di Kantor Pemerintahan Kota Medan untuk menanyakan kembali.
