Medan, kedannews.com – Fraksi PKS DPRD Sumut minta Gubernur Sumatera Utara mengamankan pasar minyak goreng pasca diberikannya subsidi harga, karena fakta di lapangan saat ini keberadaan minyak goreng menjadi sulit diperoleh dan di kedai-kedai masih harga lama.
Hal ini dinyatakan jurubicara FPKS DPRD Sumut Ahmad Hadian saat menyampaikan pandangan umum fraksi terkait Ranperda tentang integrasi budaya sapi potong dengan kebun Kelapa Sawit di rapat Paripurna DPRD Sumut, Rabu (02/02/2022).
Disebutkan, keberadaan minyak goreng dengan harga subsidi pemerintah sulit diperoleh di supermarket-supermarket, sementara dijual eceran pada kedai-kedai kecil dan warung masih banyak menggunakan harga lama.
“Kami mengapresiasi pemerintah pusat atas kebijakan mensubsidi harga minyak goreng ditetapkan pemerintah pusat, harga minyak goreng curah Rp11.500/liter, kemasan sederhana Rp13.500/liter dan kemasan premium harga Rp14.000/liter. Penurunan harga ini cukup melegakan rakyat ditengah kesulitan ekonomi yang masih menghimpit, tapi fakta dilapangan sangat berbeda,” ungkap
Disebutkan juga, subsidi minyak goreng menggunakan dana yang diperoleh dari potongan ekspor CPO yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Langkah ini sangat tepat dilakukan sebagai salah satu bentuk pemanfaatan dana tersebut.
Karena itu, Sekretaris Fraksi PKS ini minta Gubernur Sumut mendorong pemerintah pusat melakukan subsidi harga minyak goreng secara berkelanjutan tidak hanya sekedar seperti pemadam kebakaran.
Penulis : Mery Ismail, S.Sos
Editor : Mery Ismail, S.Sos
Simak Vidio: Judi Membawa Petaka, Ayah Kandung Tidur Di Balik Jeruji, Mertua Diliang Kubur
