Medan, kedannews.com – Didampingi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobby Nasution, Presiden Joko Widodo meresmikan Terminal Tipe A Amplas di Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas dan Terminal Tipe A Tanjung Pinggir, Kota Pematangsiantar, Sumut, Kamis (9/2).
Prosesi peresmian dilakukan serentak di Terminal Tipe A Amplas ini ditandai dengan penekanan sirine dan penandatanganan prasasti oleh Presiden. Dengan peresmian kedua terminal tersebut, Presiden yang hadir bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo berharap budaya untuk menggunakan transportasi massal semakin meningkat.
Berbicara soal kemacetan, kata Presiden, kini tidak hanya terjadi di Jakarta saja, tetapi juga di kota-kota besar lainnya seperti Medan, Bandung, Surabaya dan Makasar. Salah satu upaya untuk mengatasinya, Presiden berharap agar masyarakat mau menggunakan transportasi massal baik busa natar kota maupun antar pulau.
Untuk mendukung hal itu, kata Presiden, tentunya masyarakat membutuhkan fasilitas terminal bus yang baik, bersih dan nyaman.
“Masyarakat atau penumpang tentunya tidak ingin terminal yang kotor dan banyak preman. Siapa yang mau naik bus, kalau hal seperti itu masih terjadi,” kata Presiden.
Di Jakarta, ungkap Presiden, sudah ada transportasi MRT (Mass Rapid Transit). Selain itu, imbuhnya, sebentar lagi LRT (light Rail Transit) juga akan akan jadi, begitu juga dengan kereta cepat antar Kota Jakarta dan Bandung akan selesai. Oleh karenanya, Presiden berharap kota-kota besar lainnya di Indonesia, khususnya luar Jakarta harus mulai berpikir untuk membangun MRT dan LRT serta moda transportasi lainnya.
Jika tidak, jelas Jokowi, kemacetan akan terus terjadi lantaran jalan tidak bisa dilebarkan sehingga akhirnya semua orang akan sangat tergantung pada yang namanya kendaraan pribadi.
“Saya berharap dengan dibangunnya Terminal Tipe A Amplas dan Terminal Tipe A Tanjung Pinggir ini, maka budaya menggunakan transportasi massal dapat meningkat. Saya juga berharap terminal yang menelan biaya sekitar Rp 43 miliar ini dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” harapnya.
