Medan, Kedannews.com – Komisioner KIP (Komisi Informasi Publik) Sumut melakukan audiensi ke Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting dan mengusulkan agar Provinsi Sumatera Utara membahahas Ranperda Tata Kelola Pemerintahan Informasi Publik menjadi Inisiatif DPRD Sumut.
“Perda tersebut sangat penting dan harus dimiliki Provinsi Sumut,” ujar Ketua KIP Sumut H Abd Haris Nasution ketika diskusi dengan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting saat menerima audiensi KIP Sumut, Rabu (14/9/2022) di ruang kerja Ketua ketua dewan Jalan Imam Bonjol Medan.
Harris Nasution saat didampingi komisioner KIP lainnya Edy Sormin, Dedy Ardiansyah, Muhammad Syafi’ dan Cut Alma mengatakan, Ranperda Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik perlu dibuat, agar ada payung hukum yang mengatur tata kelola informasi publik dalam Peraturan Daerah.
Tujuannya, lanjut Harris Nasution, mewujudkan keterbukaan dan kejujuran dalam kebijakan pembangunan dan penganggaran di daerah. Mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik terkait pembangunan dan penganggaran di daerah. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan penganggaran di daerah.
