Dengan adanya Ranperda Tata Kelola Pemerintah informasi publik, menurutnya, agar seluruh Pemkab/Pemko se-Sumut akan memiliki komitmen tentang keterbukaan informasi publik, karena selama ini dianggap keterbukaan informasi tidak perlu.
“Kami berharap DPRD Sumut mendukung program keterbukaan informasi publik di Sumut, karena beberapa provinsi lain sudah memiliki Perda tersebut, seperti DI Yogyakarta, Jawa Tengah, NTB, Lampung dan provinsi lain. Kalau kami diminta menyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah, kami siap,” ujarnya.
Dalam audiensi itu, komisioner KIP menyampaikan keluhan terkait anggaran KIP Sumut hingga saat ini belum dicairkan. Padahal tambah M.Syafii, kegiatan KIP hingga saat ini mencapai 200 an sengketa?, setiap harinya rata-rata 5 sengketa disampaikan masyarakat.
“Kami berharap anggaran kami bisa segera dicairkan dan ditingkatkan, mengingat banyaknya sengketa yang ditangani,”ujarnya.
