Politik & Pemerintahan

Komisi 1 DPRD Medan Soroti Evaluasi Triwulan: OPD Harus Tepat Sasaran dan Transparan!

8
×

Komisi 1 DPRD Medan Soroti Evaluasi Triwulan: OPD Harus Tepat Sasaran dan Transparan!

Sebarkan artikel ini
Komisi 1 DPRD Kota Medan saat melaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I bersama OPD, Selasa (29/04/2025). (Foto: Ist).

MEDAN – Komisi 1 DPRD Kota Medan kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat fungsi pengawasan pemerintahan dan hukum melalui pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2025, bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja pada Selasa (29/04/2025) di Ruang Rapat Komisi 1 DPRD Kota Medan.

Rapat dibuka oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Medan, Reza Pahlevi Lubis, S.Kom., didampingi Wakil Ketua Komisi 1, Drs. H. Muslim, M.S.P., serta dihadiri seluruh anggota Komisi 1. Evaluasi ini menyasar pada kinerja dan realisasi program yang telah dibiayai oleh APBD Kota Medan Tahun 2025 untuk Triwulan I, baik dari sisi pelayanan publik maupun pembangunan kelembagaan.

Dalam sambutannya, Reza menegaskan pentingnya transparansi dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program.
“Evaluasi ini bukan sekadar formalitas. Kami ingin memastikan bahwa seluruh program OPD berjalan sesuai target dan memberi dampak langsung ke masyarakat. Tidak boleh ada kegiatan yang mubazir atau tidak tepat sasaran,” tegasnya.

Rapat ini diikuti oleh mitra kerja Komisi 1, antara lain:
Inspektorat Kota Medan,
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM),
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol),
Sekretariat DPRD Kota Medan, serta
Bagian Hukum Setda Kota Medan.

Komisi 1 DPRD Kota Medan juga menyoroti beberapa program yang belum maksimal dalam pelaksanaan. Salah satunya adalah terkait penyerapan anggaran yang dinilai masih rendah dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Pemko Medan yang perlu ditingkatkan efisiensinya.

“Kami berharap OPD lebih aktif berinovasi dan tidak menunggu instruksi. Pemerintahan harus proaktif, terlebih di tengah tantangan yang semakin kompleks seperti sekarang,” kata H. Muslim.

Evaluasi ini juga menjadi forum bagi OPD untuk memaparkan capaian mereka sekaligus menjawab kritik dan saran dari legislatif demi perbaikan berkelanjutan.

Komisi 1 berjanji akan terus memantau perkembangan ini hingga akhir tahun anggaran dan siap merekomendasikan tindakan korektif bila ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *