MEDAN, kedannews.co.id – Menindaklanjuti tingginya keluhan masyarakat terkait banjir yang kerap terjadi di berbagai titik di Kota Medan, Komisi 4 DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Senin (20/10/2025). Aspirasi mengenai banjir disebut sebagai keluhan terbanyak yang diterima anggota dewan beberapa bulan terakhir, Hal tersebut sebagaimana diberitakan beberapa media.
RDP berlangsung di Ruang Rapat Komisi 4 DPRD Kota Medan dan dipimpin Ketua Komisi 4, Paul Mei Anton Simanjuntak, SH, didampingi Wakil Ketua Komisi 4, Muhammad Afri Rizki Lubis, SM, MIP, serta seluruh Anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi 4 menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program pengendalian banjir, terutama menyangkut efektivitas penggunaan anggaran pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan. Dewan menilai beberapa kegiatan masih belum memberikan dampak signifikan untuk menekan genangan.
Paul Mei Anton Simanjuntak mengatakan, “Sudah banyak perbaikan dan pelebaran drainase dilakukan, tetapi banjir masih saja terjadi. Artinya, ada yang perlu dievaluasi secara mendalam, terutama terkait perencanaan, teknis pekerjaan, hingga pemanfaatan anggaran,” ujarnya dalam RDP.
Komisi 4 juga mengimbau Dinas SDABMBK Kota Medan agar lebih proaktif mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan, termasuk meningkatkan sinergi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera II. Hal ini penting mengingat Kota Medan telah memasuki musim hujan dengan intensitas curah hujan sedang hingga tinggi.
Selain RDP, Komisi 4 DPRD Kota Medan turut melaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 bersama Dinas SDABMBK Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, dan Dinas Perhubungan Kota Medan.
Dalam rapat tersebut dibahas capaian kinerja, realisasi pendapatan, serta serapan belanja APBD Tahun Anggaran 2025. Komisi 4 menekankan pentingnya pengawasan agar kinerja OPD tetap sesuai target. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan pembangunan dan pelayanan publik berjalan optimal demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kesejahteraan masyarakat Kota Medan.
“Kami ingin memastikan seluruh OPD bekerja sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memperbaiki dan memperkuat kinerja pemerintah daerah,” terang Wakil Ketua Komisi 4, Muhammad Afri Rizki Lubis.
