Medan, kedannews.com – Dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menjalin kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawal proyek-proyek strategis di Sumut. Seperti proyek pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Sumut Kwinhatmaka usai bertemu dengan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Afifi Lubis di Ruang Kerjanya di Lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (25/1).
“Kami dari BPKP tentu pada prinsipnya mendukung apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumut,” kata Kwinhatmaka.
Kwinhatmaka memaparkan, beberapa proyek strategis yang akan dikawal di antaranya proyek pembangunan jalan 450 km senilai Rp2,7 triliun, sport centre dan rumah sakit haji. Selanjutnya, pihaknya akan menyinergikan pengawasan dengan Inspektorat Provinsi Sumut dan OPD terkait.
“Agar semua ini berhasil dengan baik sesuai dengan harapan Pak Gubernur, yang mana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Kwinhatmaka.
Inspektorat Sumut Lasro Marbun mengatakan, pada tahap awal Pemprov Sumut dan BPKP telah menyamakan persepsi, khususnya yang terkait dengan pengawasan proyek. Menurutnya, BPKP pada dasarnya mendukung mensukseskan program pemerintah daerah. Apalagi yang terkait dengan pembangunan infrastruktur.
Keterlibatan BPKP tersebut, menurutnya, juga merupakan bentuk respons Gubernur Sumut Edy Rahmayadi terhadap aspirasi masyarakat yang membutuhkan infrastruktur yang layak, seperti halnya jalan. Dengan adanya pengawasan atau pengawalan dari BPKP, diharapkan proyek pembangunan dapat dilakukan secara maksimal dan sesuai standar yang ditetapkan.
“Pak Gubernur terus berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, salah satunya dengan menyediakan infrastruktur yang sesuai dengan standar,” kata Lasro.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut Bambang Pardede sebagai salah satu pelaksana pembangunan, mengapresiasi bantuan BPKP atau instansi lain yang ikut mengawal.
“Kita sangat berterima kasih karena kita bekerja dapat pendampingan sekaligus pengawalan dari instansi lain,” ujar Bambang.
Bambang juga menawarkan formula terbaik dalam hal pelaporan. Dikatakannya, pihaknya telah mengembangkan sistem informasi pengawasan yang tersebar di seluruh Sumut. Karena, menurutnya, di masa kini tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional.
Hadir dalam pertemuan tersebut Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pemberdayaan Masyarakat, yang juga Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Kaiman Turnip dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ismael Parenus Sinaga.
Penulis: Aris Harianto, SE, MM
Editor: Mery Ismail, S.Sos
