Lubuk Pakam, kedannews.co.id — Rapat paripurna DPRD Deli Serdang yang digelar pada Senin (23/6/2025) berlangsung panas dan penuh dinamika. Kejutan terjadi saat empat anggota DPRD dari lintas fraksi secara mendadak duduk di kursi pimpinan dewan, menggantikan posisi pimpinan resmi yang meninggalkan ruangan. Salah satu yang paling disorot adalah kehadiran Dahnil Ginting, anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra.
Dikonfirmasi pada Selasa (24/6) di Kantor DPRD Deli Serdang, Dahnil Ginting menegaskan bahwa dirinya bukan mengambil alih kursi pimpinan, melainkan demi menjaga keberlangsungan rapat yang sebelumnya telah kehilangan arah setelah Wakil Ketua DPRD, Agustiawan Saragih, keluar ruangan.
“Situasi rapat saat itu sudah tidak kondusif. Saya sempat menelepon Ketua Fraksi kami, M. Ilham Pulungan, untuk hadir. Tapi beliau tidak bisa datang karena sedang ada urusan di luar. Maka saya ditunjuk oleh mayoritas anggota untuk duduk di depan dan melanjutkan rapat,” ujar Dahnil kepada wartawan.
Selain Dahnil, tiga anggota lain yang ikut duduk di kursi pimpinan adalah Antoni Napitupulu (PDIP), Aldi Hidayat (NasDem), dan Purnama Barus (Golkar). Keempatnya disebut mewakili kesepakatan 36 anggota dewan yang mendesak agar rapat tidak dibubarkan dan agenda selanjutnya bisa segera dijadwalkan.
“Saya awalnya menolak, tapi mayoritas mendesak rapat dilanjutkan. Kalau dibiarkan bubar, bisa memicu kericuhan. Di ruangan masih ada Bupati, Kapolres, dan unsur Forkopimda. Alhamdulillah, setelah kami lanjutkan rapat, situasi kembali kondusif,” tambah Dahnil.
Dahnil juga menegaskan bahwa langkahnya merupakan bentuk tanggung jawab moril sebagai kader utama partai pengusung Bupati Ashari Tambunan dan Wakil Bupati Lomlom Suwondo dalam Pilkada lalu.
“Sebagai kader Gerindra, saya ingin pemerintahan ini berhasil. Maka sinergi antara legislatif dan eksekutif penting untuk pembangunan Deli Serdang ke depan,” tegasnya.
Sementara itu, Antoni Napitupulu dari PDIP turut membenarkan bahwa rapat tersebut sah secara hukum karena dilanjutkan atas dasar kesepakatan mayoritas anggota dan merujuk pada tata tertib dewan.
“Kami yang ada saat itu ditugaskan oleh anggota dewan lainnya untuk memimpin rapat karena usulan mereka tidak diakomodasi pimpinan sebelumnya. Jadi ini bukan kudeta politik, tapi demi kelancaran agenda dewan,” tegas Antoni.
