Medan, kedannews.co.id – Suasana internal DPRD Medan memanas. Sejumlah anggota dewan lintas komisi mulai mengungkapkan kekesalan terhadap kepemimpinan Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen. Politisi PDIP itu disebut-sebut kerap mengintervensi usulan rapat dengar pendapat (RDP) dari beberapa komisi, yakni Komisi II, Komisi III, dan Komisi IV, sementara Komisi I tidak terlibat.
Seorang anggota Komisi IV yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa banyak usulan RDP tidak mendapat tanda tangan persetujuan dari Wong Chun Sen. “Beberapa persoalan bangunan bermasalah yang diduga melanggar aturan, ketika hendak kami tindaklanjuti dengan surat pemanggilan, surat itu tidak diteken ketua dewan,” ujar anggota DPRD Medan tersebut, Kamis (11/9/2015).
Hal serupa juga terjadi saat Komisi IV hendak memanggil pengusaha papan reklame yang papan reklamenya tumbang bulan lalu. Pemanggilan tersebut disebut tidak mendapat restu Wong Chun Sen. Bahkan, menurut sumber tersebut, sejumlah rekomendasi hasil RDP yang diajukan juga tidak ditandatangani oleh ketua dewan.
Ketika ditanya mengenai alasan Wong Chun Sen enggan menandatangani surat pemanggilan, anggota dewan itu menyebutkan bahwa Wong pernah beralasan pihak yang akan dipanggil adalah rekan dekatnya. “Itu teman saya, tidak ada keuntungan yang saya ambil. Tapi kalau saya merasa perlu, mereka membantu saya,” tutur anggota dewan itu menirukan ucapan Wong.
Ia juga menambahkan, rekomendasi hasil RDP di kawasan Medan Tembung tidak ditandatangani karena pihak pengusaha yang dipanggil merupakan rekan Wong Chun Sen sesama pengurus salah satu vihara. Menurutnya, sikap tersebut berpotensi menjadi “bom waktu” di DPRD Medan yang suatu saat bisa meledak, bahkan memunculkan wacana mosi tidak percaya dari sejumlah anggota dewan.
Nada serupa disampaikan salah seorang anggota Komisi III. Ia menyebut, ketika pihaknya hendak memanggil dan meninjau perusahaan yang diduga tidak sesuai pajak dengan penghasilan, langkah tersebut juga tidak ditindaklanjuti oleh Wong.
Situasi semakin memuncak pada Selasa (9/9/2025), ketika DPRD Medan menerima audiensi kelompok HMI Cabang Medan. Dalam forum itu, anggota Komisi II, Janses Simbolon, dengan lantang meminta DPRD Medan tidak membela oligarki dan menilai penandatanganan RDP selama ini berbelit-belit.
Sementara itu, Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen, yang dikonfirmasi wartawan pada Jumat (12/9/2025), hingga berita ini diterbitkan belum memberikan jawaban melalui pesan WhatsApp. Redaksi masih menunggu tanggapan resmi Wong untuk keberimbangan pemberitaan.
