MEDAN, kedannews.co.id – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memerintahkan penguatan menyeluruh sistem kesiapsiagaan dan penanganan bencana di Kota Medan, menyusul banjir besar yang melanda hampir seluruh wilayah kota pada 27 November 2025.
Banjir yang merendam 19 dari 21 kecamatan itu, menurut Rico, harus dijadikan bahan evaluasi total agar tidak terulang dengan dampak serupa di masa mendatang.
“Banjir 27 November 2025 tidak boleh dilupakan. Ini harus menjadi dasar penguatan kesiapsiagaan bencana di Kota Medan,” kata Rico saat memimpin Rapat Kerja Tematik Pelaksanaan Pembangunan Kota Medan Tahun 2026, Rabu (14/1/2026), di Kantor Wali Kota Medan.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Sekda Medan Wiriya Alrahman, Kepala Bappeda Ferri Ichsan, Inspektur Erfin Fahrurrazi, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Rico menyebut, berdasarkan informasi dari Balai Wilayah Sungai (BWS), banjir besar 2025 merupakan siklus 25 tahunan. Namun, perubahan iklim dan cuaca ekstrem membuat potensi bencana serupa dapat terjadi lebih cepat.
Ia menegaskan, penanganan bencana tidak boleh hanya dibebankan kepada BPBD. Seluruh OPD diminta terlibat aktif sesuai tugas dan fungsi masing-masing, mulai dari mitigasi, pengawasan, hingga penanganan di lapangan.
Terkait koordinasi, Rico meminta penyederhanaan standar operasional prosedur (SOP) agar respons lebih cepat dan efektif. Ia juga mendorong pengembangan aplikasi kebencanaan terintegrasi yang memuat data Early Warning System (EWS), kondisi kewilayahan, serta laporan petugas secara real time.
“Dengan sistem ini, pimpinan bisa mengambil keputusan lebih cepat dan bantuan bisa disalurkan tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam aspek komunikasi darurat, Rico menyoroti seringnya gangguan jaringan di wilayah terdampak banjir. Ia meminta kesiapan perangkat komunikasi alternatif, termasuk Starlink, lengkap dengan skema penempatan dan penanggung jawab di lapangan.
Wali Kota juga memerintahkan penguatan relawan tanggap bencana, tidak hanya di tingkat kelurahan, tetapi juga di instansi, gedung perkantoran, hingga sektor usaha. Setiap pegawai didorong memiliki peran sebagai relawan dengan sistem komunikasi dua arah bersama BPBD.
Mengakui keterbatasan personel BPBD, Rico meminta pelibatan mahasiswa dan masyarakat umum melalui sistem rekrutmen dan pelatihan, termasuk pelatihan daring. Ia juga meminta setiap kelurahan menetapkan titik kumpul dan lokasi evakuasi berkapasitas 150–300 orang, serta lokasi evakuasi besar di tingkat kecamatan yang mampu menampung lebih dari 1.000 orang.
Selain itu, Pemko Medan diminta menyiapkan standar logistik pengungsian, termasuk makanan praktis dan bergizi, serta memperkuat sarana dan prasarana kebencanaan, mulai dari kendaraan operasional hingga peralatan evakuasi.
Rico juga menekankan optimalisasi sistem peringatan dini, pemasangan EWS di kanal dan titik rawan, serta edukasi evakuasi kepada masyarakat. Menurutnya, masih banyak warga yang menunda evakuasi karena salah persepsi terhadap kondisi bencana.
“Semua mitigasi, edukasi, dan teknis evakuasi harus dituangkan dalam SOP yang jelas dan terintegrasi,” tegas Rico.
