Kebijakan ini membuktikan bahwa rezim yang berkuasa saat ini tidak peduli lagi terhadap kemiskinan rakyatnya.
Berdasarkan realitas tersebut, buruh tegas menolak kenaikan harga BBM dan menuntut batalkan kenaikan harga BBM. Cabut dan batalkan UU Omnibus law no 11 tahun 2021 tentang cipta kerja. Naikkan upah minimum tahun 2023 sebesar 15 persen dan turunkan harga kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, daging, tepung, telur dan barang-barang lainnya.
Menyikapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua dan anggota DPRD Sumut dari FPKS seperti Misno Adi Syahputra, Haryanto, Jumadi, Abdul Rahim Siregar dan Akhiruddin mengatakan, tuntutan yang fiaspirasikan akan ditindaklanjuti ke pemerintah pusat dan akan mengajak partai lain untuk bersama-sama menolak kenaikan harga BBM.
Penulis: Cut Riri
Editor: Zultaufik
