Jakarta, kedannews.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan anggaran sebesar Rp3,1 miliar untuk menjamin keberlangsungan pelayanan pertanahan setelah empat kantor pertanahan di Sumatera rusak akibat banjir dan tanah longsor.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Nusron menjelaskan, bencana menyebabkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang terisolasi, serta merusak kantor pertanahan di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Untuk penanganan darurat, ATR/BPN mengalokasikan anggaran guna mendukung evakuasi dan pelayanan sementara kepada masyarakat.
“Anggaran tersebut digunakan untuk evakuasi, penyediaan layanan sementara, termasuk penyewaan ruko di Langkat, Sumatera Utara, dan Kota Langsa, Aceh,” ujar Nusron.
Ia menyebutkan, dampak banjir mengakibatkan sekitar 30 persen dokumen pertanahan mengalami kerusakan akibat terendam lumpur. Dokumen yang terdampak meliputi buku tanah, surat ukur, serta seluruh warkah pertanahan.
Selain itu, dana juga dialokasikan untuk pengadaan sarana pelayanan front office dan back office, serta restorasi arsip bekerja sama dengan lembaga kearsipan nasional guna mengamankan dokumen pertanahan.
Dari keempat kantor yang terdampak, Kantor Pertanahan Aceh Tamiang mengalami kerusakan paling parah. Untuk sementara, pelayanan pertanahan dialihkan ke Kota Langsa agar tetap berjalan.
Nusron menambahkan, perhitungan detail kerusakan gedung dan bangunan masih dilakukan oleh instansi terkait bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
