MEDAN, kedannews.co.id – Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersama Polrestabes Medan dalam upaya memberantas praktik judi online yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.
Dukungan tersebut disampaikan menyusul paparan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara, Khoirul Muttaqin, yang mengungkap nilai transaksi judi online di Sumatera Utara diperkirakan mencapai sekitar Rp1,7 triliun. Dari angka tersebut, Kota Medan disebut menjadi daerah dengan nilai transaksi tertinggi, yakni sekitar Rp800 miliar.
Data tersebut dipaparkan dalam pertemuan bersama Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas.
Menanggapi informasi tersebut, Antonius menilai kondisi itu perlu menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan karena praktik judi online berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.
“Ini tentu sangat mengejutkan. Karena itu, kami bersama masyarakat Kota Medan menolak segala bentuk perjudian, termasuk judi online,” tegas Antonius.
Ia juga meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan bersama Polrestabes Medan terus memperkuat upaya pemblokiran situs maupun akun yang digunakan untuk aktivitas judi online, sekaligus menindak pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Siapa pun bandar dan aktor intelektualnya harus ditangkap. Kita ingin Medan menjadi kota yang bebas dari judi. Maka dari itu, kami dari wakil rakyat mendukung penuh langkah Pemko dan Polrestabes Medan untuk membongkar serta memproses para bandar hingga ke jalur hukum,” ujarnya.
Politikus Partai NasDem yang dikenal dengan tagline “Saya Ada Untuk Anda” itu menilai maraknya judi online tidak hanya berdampak terhadap masyarakat umum, tetapi juga berpotensi memengaruhi kalangan pelajar hingga oknum aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Antonius, pemberantasan judi online memerlukan sinergi seluruh pihak, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, instansi terkait, hingga partisipasi masyarakat. Selain penegakan hukum, ia juga menilai edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan dampak negatif judi online perlu terus diperkuat sebagai langkah pencegahan.
