MEDAN, kedannews.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan publik, kesehatan, dan pendidikan sebagai prioritas utama selama masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur periode 2025–2029. Komitmen ini disampaikan Bobby dalam pertemuan bersama Ombudsman RI Perwakilan Sumut di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Medan, Selasa, 15 Juli 2025.
Dalam diskusi tersebut, Bobby menyoroti pentingnya kolaborasi antarinstansi demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, adil, dan merata. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman, telah berdiskusi dan menjalankan fungsinya mengawasi jalannya pemerintahan. Masukan dari Ombudsman sangat penting dalam memperbaiki layanan yang langsung menyentuh masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Sumut sebagai provinsi besar menghadapi tantangan dalam distribusi layanan kesehatan. Untuk mengatasi itu, Pemprov telah melaksanakan program Universal Health Coverage (UHC) dan menyediakan beasiswa dokter spesialis yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
“Misalnya di Nias, kita kirim sembilan orang untuk belajar di Universitas Indonesia (UI), dengan kontrak 15 tahun supaya mereka tetap mengabdi di tempat asal,” jelas Bobby.
Gubernur juga mendorong seluruh OPD di lingkungan Pemprov Sumut agar menjaga komunikasi intensif dengan Ombudsman. Tujuannya agar pelayanan publik tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Herdensi Adnin melaporkan beberapa poin penting hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat. Salah satunya mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026 yang dinilai berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya.
“Kalau pun ada kendala teknis, Alhamdulillah bisa segera ditangani. Tapi kami tetap monitor agar tidak berulang,” ujar Herdensi.
Ia juga menyoroti layanan kesehatan masyarakat peserta BPJS Kesehatan kelas tiga, terutama terkait ketersediaan obat dan administrasi rumah sakit. Herdensi menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan penilaian kinerja pelayanan publik pada setiap OPD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kami berharap ke depannya persoalan layanan dasar ini bisa direspons cepat oleh pemerintah daerah. Karena pelayanan publik yang baik adalah wajah dari birokrasi yang dipercaya,” tegas Herdensi.
Pertemuan ini turut dihadiri Plt Asisten Administrasi Umum Candra Dalimunte, Inspektur Sumut Sulaiman Harahap, Kepala Biro Organisasi Deddy Jaminsyah Putra Harahap, serta jajaran pimpinan Ombudsman Perwakilan Sumut lainnya.
