Medan, Kedannews.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas menolak rencana pemerintah mewajibkan aplikasi peduli lindungi setiap pembelian migor (minyak goreng), karena akan membebani dan menyulitkan masyarakat.
Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Hendro Susanto kepada wartawan, Kamis (30/6/2022) melalui telepon seluler, terkait mewajibkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk pembelian minyak goreng.
Dia menyebutkan, penolakan terhadap rencana tersebut merupakan respon PKS setelah melakukan kajian dan diskusi bersama staf ahli, karena akan membebani masyarakat. “ PKS yang DNA-nya melayani masyarakat, tetap bersuara dengan lantang terhadap rencana kebijakan tidak pro rakyat tersebut,” ujarnya.
Menurut anggota dewan dari dapil Sumut XII (Binjai-Langkat) ini, akar masalah minyak goreng ada pada sisi produksi dan distribusi, bukan adanya lonjakan konsumsi. Seharusnya pemerintah fokus menyelesaikan akar masalah, bukan sebaliknya merencanakan kebijakan baru berpotensi menimbulkan masalah lainnya.
“ Pemerintah hendaknya jangan gonta-ganti kebijakan tata-niaga minyak goreng curah secara trial by error alias coba-coba, tapi tidak menyelesaikan akar masalahnya, justru akan menimbulkan masalah lain. Seperti rencana penggunakan aplikasi Peduli-Lindungi untuk pembeli migor-curah, itu aneh dan bukan solusi,” tandas Hendro.
Mantan Ketua Komisi A DPRD Sumut ini menyebutkan, pengguna minyak goreng curah mayoritas emak- emak dan pelaku UMKM, bahkan sudah teriak-teriak sejak Pebruari 2022 agar harga migor turun. Padahal sudah ganti menteri, tapi malah belum ada tanda-tanda turun.
“Harusnya Pemerintah benar-benar cermat dalam mengambil opsi kebijakan bagi masyarakat. Jangan menerapkan kebijakan yang menyusahkan rakyat. Kebijakan yang penting dan mendesak sekarang ini bagaimana migor curah yang cukup dengan harga sesuai HETmembanjiri pasar.,”katanya.
Menurutnya, persoalan tersebut sangat simple, bisa dilogikakan dengan sederhananya, crude palm oil atau CPO yang berlimpah di pabrik tersebut seharusnya dapat diolah menjadi migor curah. Kemudian migor curah tersebut didistribusikan untuk membanjiri pasar melalui agen resmi pemerintah, dengan harga sesuai HET.
“Senin kemarin kami meninjai pabrik kelapa sawit di batubara dan di asahan, mereka terus memproduksi dan tidak kekurangan untuk mencover kebutuhan migor di Provinsi Sumut. Herannya kenapa harga migor tak kunjung turun,” ujarnya. (cutriri)
