Jakarta, kedannews.com – Presiden Jokowi dituding sebagian kalangan melanggengkan dinasti politik terkait putra nya Gibran Rakabuming Raka di gadang-gadang menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) dalam perhelatan pilpres 2024.
Tudingan tersebut berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan uji materi soal usia capres-cawapres yang membuat Gibran bisa ikut dalam pilpres 2024.
Seiring dengan keputusan MK tersebut, dukungan massif datang dari Parpol koalisi Indonesia Maju untuk mengusung Gibran menjadi Cawapres Prabowo Subianto
Merespon tudingan tersebut, Ketum Relawan Persatuan Nasional Muhammad Ikhyar Velayati menilai tudingan tersebut inkonstitusional dan terlalu mengada Ngada.
“Tudingan Dinasti Politik itu mengada-ngada dan inkonstitusional, yang punya wewenang untuk mengusung capres-cawapreskan hanya parpol sesuai dengan pasal 223,224, dan 225 UU Nomor 8 Tahun 2017, jadi walaupun Presiden Jokowi atau siapapun ingin jadi presiden harus persetujuan parpol dan tentunya juga harus bertarung dalam pilpres,” jelas Ikhyar dalam rilis tertulis yang diterima awak media, Minggu (22/10).
Ikhyar menambahkan, pencalonan Gibran sebagai cawapres tidak mencerminkan politik dinasti karena sesuai dengan UU dan peraturan hukum yang berlaku.
“Dinasti politik itu bisa terjadi jika memenuhi beberapa syarat, misalnya bentuk negara tersebut kerajaan sehingga suksesi kekuasaan berdasarkan keturunan atau memaksakan suksesi kekuasaan dengan melanggarkan undang undang, semua syarat tersebut tidak terjadi pada pencalonan Gibran sebagai cawapres,” ungkap Ikhyar.
Mantan Aktivis 98 ini mengatakan tudingan politik dinasti kepada Jokowi dan Gibran bertujuan menggerus suara pasangan Prabowo Subianto – Gibran pada pilpres 2024
“Mereka sebenarnya sangat tahu mengenai isi undang undang pilpres ini, satu satunya cara untuk menghempang banjir suara dari kalangan milenial dan pendukung Jokowi terhadap pasangan Prabowo-Gibran dengan mengkampanyekan politik dinasti, tapi masyarakat khususnya pemilih milenial dan generasi Z tidak akan terpengaruh, karena mereka punya style dan logika sendiri dalam memilih pemimpin,” ungkap Ikhyar
Menurut Ikhyar, sejarah Republik Indonesia pernah punya pengalaman kaum muda memimpin bangsa ini dan berhasil
“Ini saatnya kaum muda memimpin negeri ini. Era perjuangan pembebasan Nasional, Indonesia pernah dipimpin generasi muda, contohnya, Sutan Sjahrir berusia 36 Tahun ketika menjadi Perdana Menteri, begitu juga dengan Burhanuddin Harahap berusia 38 Tahun saat dilantik menjadi Perdana Menteri RI. Saatnya kaum muda memimpin, kalau bukan sekarang kapan lagi,” tegas Kesper demikian akrab disapa.
