MEDAN, kedannews.co.id – Komisi 4 DPRD Kota Medan melontarkan kritik keras terhadap rencana pengalokasian anggaran sekitar Rp3 miliar pada APBD 2026 untuk melanjutkan proyek pelebaran Jalan Meteorologi. Proyek tersebut dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan masyarakat Kota Medan.
Ketua Komisi 4, Paul Mei Anton Simanjuntak, menegaskan bahwa anggaran tersebut dianggap lebih menguntungkan kepentingan kawasan di luar wilayah Kota Medan, khususnya akses menuju perumahan di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Ia menilai proyek itu tidak memberi manfaat signifikan bagi warga Medan, bahkan disebut memicu persoalan baru.
“Masih banyak kebutuhan masyarakat Medan yang lebih mendesak, seperti penanganan banjir dan perbaikan drainase. Namun justru anggaran besar dialokasikan untuk proyek yang dampaknya dirasakan lebih banyak di luar Medan,” ujarnya saat rapat evaluasi bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, Senin (5/1/2026).
Menurut Paul, pelebaran Jalan Meteorologi juga diduga menyebabkan penyempitan saluran drainase di beberapa titik, sehingga memperparah banjir di wilayah sekitar. Hal tersebut menjadi perhatian serius Komisi 4 yang meminta pemerintah kota lebih fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, anggota Komisi 4 lainnya, Lailatul Badri, menyoroti persoalan ganti rugi lahan yang hingga kini belum tuntas. Ia mengungkap adanya dugaan pembayaran yang tidak tepat sasaran, sehingga sejumlah pemilik lahan belum menerima haknya.
“Masih ada warga yang belum mendapat ganti rugi, namun dana sudah dibayarkan kepada pihak lain. Ini harus segera diselesaikan secara transparan,” tegasnya.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan, Jhon Ester Lase, menjelaskan bahwa proyek pelebaran Jalan Meteorologi telah dimulai sejak 2022. Ia menyebut anggaran 2026 hanya digunakan untuk menyelesaikan proses yang belum rampung, khususnya terkait pembebasan lahan.
“Program ini sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu. Tahun 2026 kami fokus menuntaskan bidang tanah yang masih dalam proses,” jelasnya.
Meski demikian, Komisi 4 DPRD Medan menegaskan akan terus mengawasi penggunaan anggaran daerah agar lebih selektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Mereka juga meminta pemerintah kota memprioritaskan program penanganan banjir, perbaikan drainase, serta infrastruktur yang langsung dirasakan warga Medan.
