Medan, kedannews.com – Para ibu rumah tangga ‘menjerit’, akibat minyak goreng (migor) mulai ‘menghilang’ di pasaran, Komisi B DPRD Sumut minta Gubsu melakukan koordinasi lintas sektoral dan Dinas perindag jangan melempem.
Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Ahmad Hadian kepada wartawan, Rabu (16/2/2022) melalui whatsapp menanggapi minyak goreng subsidi sejak dua minggu terakhir ‘menghilang’ di pasaran baik di indomaret, mini market yang meresahkan khususnya para ibu rumah tangga.
“Saya melihat, sepertinya himbauan kita ke pemerintah agar melakukan pengawasan terhadap minyak goreng tidak berjalan optimal, karena sejak dua minggu terakhir minyak goreng menghilang baik di Supermarket dan Minimarket. Kalaupun ada harga tidak lagi harga subsidi. Kondisi ini sangat kita sesalkan,” tegas Hadian.
Menurut Sekretaris FPKS DPRD Sumut ini, operasi pasar juga sepertinya tidak berjalan dan dikuatirkan hanya ada dibeberapa tempat, sehingg ada kekuatir terjadi penimbunan batang yang sengaja dilakukan orang-orang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan.
Dalam hal ini, lanjut anggota dewan dari dapil Batubara, Asahan dan Tanjungbalai ini minta Pemerintah Provsu dalam hal ini Dinas Perindag jangan melempem dan tidak boleh membiarkan kondisi tersebut terjadi berlarut-larut. Jangan biarkan harga pasar bebas sesuai kehendak produsen atau oknum mafia terselubung. “Pemerintah harus tegas menyikapi situasi ini,” tegasnya.
Politisi PKS ini juga minta Gubernur Sumut segera lakukan koordinasi lintas sektor dan segera memanggil Kadis Perindag, Kasatpol PP dan Perusahaan perusahan produsen minyak goreng yang ada di Sumatera Utara.
“Lakukan operasi lapangan, razia harga ke pedagang-pedagang besar sebagai distributor. Kemudian minta kontribusi dari perusahaan-perusahaan produsen untuk drop migor harga subsidi ke pasaran secukupnya. Inilah saatnya perusahaan berbakti kepada negeri dan rakyat bangsa ini,” tegas Hadian.
Penulis: Mery Ismail, S.Sos
Editor: Mery Ismail, S.Sos
