Medan, kedannews.com – Para ibu rumah tangga ‘menjerit’, akibat minyak goreng (migor) mulai ‘menghilang’ di pasaran, Komisi B DPRD Sumut minta Gubsu melakukan koordinasi lintas sektoral dan Dinas perindag jangan melempem.
Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Ahmad Hadian kepada wartawan, Rabu (16/2/2022) melalui whatsapp menanggapi minyak goreng subsidi sejak dua minggu terakhir ‘menghilang’ di pasaran baik di indomaret, mini market yang meresahkan khususnya para ibu rumah tangga.
“Saya melihat, sepertinya himbauan kita ke pemerintah agar melakukan pengawasan terhadap minyak goreng tidak berjalan optimal, karena sejak dua minggu terakhir minyak goreng menghilang baik di Supermarket dan Minimarket. Kalaupun ada harga tidak lagi harga subsidi. Kondisi ini sangat kita sesalkan,” tegas Hadian.
Menurut Sekretaris FPKS DPRD Sumut ini, operasi pasar juga sepertinya tidak berjalan dan dikuatirkan hanya ada dibeberapa tempat, sehingg ada kekuatir terjadi penimbunan batang yang sengaja dilakukan orang-orang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan.
Dalam hal ini, lanjut anggota dewan dari dapil Batubara, Asahan dan Tanjungbalai ini minta Pemerintah Provsu dalam hal ini Dinas Perindag jangan melempem dan tidak boleh membiarkan kondisi tersebut terjadi berlarut-larut. Jangan biarkan harga pasar bebas sesuai kehendak produsen atau oknum mafia terselubung. “Pemerintah harus tegas menyikapi situasi ini,” tegasnya.












