MEDAN, kedannews.co.id – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sumatera Utara menegaskan bahwa kritik yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony terhadap sikap Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution saat meninggalkan rapat paripurna DPRD Sumut merupakan sikap resmi partai, bukan pandangan pribadi.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar, menyusul ramainya perbincangan di media sosial mengenai pernyataan Ricky Anthony yang menilai tindakan walk out Bobby Nasution dalam rapat paripurna DPRD Sumut menjadi perhatian publik.
Menurut Iskandar, NasDem memandang tindakan meninggalkan ruang sidang saat rapat paripurna masih berlangsung merupakan bentuk sikap yang patut disesalkan karena dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap lembaga legislatif.
“Pernyataan Wakil Ketua DPRD Ricky Anthony merupakan sikap resmi Partai NasDem Sumatera Utara. Kita juga menyayangkan sikap walk out saat paripurna. Karena, ini tidak menghargai legislatif. Padahal legislatif dan eksekutif merupakan lembaga yang setara,” tutur Iskandar, Rabu (29/7/2026) sore di Medan.
Sebelumnya, Ricky Anthony yang akrab disapa RA memberikan tanggapan atas keputusan Bobby Nasution meninggalkan ruang rapat paripurna DPRD Sumut pada Selasa (21/7/2026). Pernyataannya kemudian menjadi viral dan memicu beragam respons dari masyarakat.
Dalam keterangannya pada Senin (27/7/2026) pagi, RA menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap yang semestinya ditunjukkan seorang kepala daerah saat menghadiri agenda resmi bersama DPRD.
“Bagi NasDem tidak ada kata lain yang bisa menggambarkan hal ini selain ‘arogan’. NasDem minta sikap seperti ini dihentikan. Ini merupakan sikap NasDem. Jika fraksi lain memilih diam atau perbandangan lain, tentu kita hormati,” tutur RA.
Peristiwa walk out itu terjadi ketika rapat paripurna DPRD Sumut telah memasuki tahapan akhir. Berdasarkan informasi yang berkembang, agenda sidang saat itu tinggal menyelesaikan proses penandatanganan keputusan bersama.
Namun sebelum penandatanganan dilakukan, seorang anggota DPRD mengajukan interupsi dengan mempertanyakan kuorum rapat. Mekanisme tersebut masih menjadi bagian dari proses persidangan dan menunggu jawaban dari pimpinan dewan.
Di tengah berlangsungnya proses tersebut, Bobby Nasution memilih meninggalkan ruang rapat. Langkah itu kemudian diikuti oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir dalam sidang.
Sejumlah kalangan masyarakat menilai tindakan tersebut seharusnya dapat dihindari karena pembahasan yang berlangsung merupakan bagian dari mekanisme internal persidangan dan tidak secara langsung ditujukan kepada gubernur.
Selain memicu perhatian publik, insiden tersebut juga menjadi sorotan karena kehadiran gubernur dibutuhkan untuk menyelesaikan tahapan akhir rapat paripurna, yakni penandatanganan keputusan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. Akibatnya, proses paripurna tidak dapat dilanjutkan sesuai agenda yang telah direncanakan.
