MEDAN, kedannews.co.id – Langkah tegas Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, dalam memprioritaskan sektor pendidikan sebagai salah satu motor penggerak pembangunan di Sumatera Utara dinilai bukan sekadar komitmen di atas kertas.
Hal itu terlihat dari dimulainya program sekolah gratis di Kepulauan Nias dan sejumlah daerah yang terdampak bencana. Program tersebut disampaikan saat Gubernur Sumut mendampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Abdul Mu’ti, pada Peresmian Sekolah Penerima Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 di SMK Negeri 7 Medan, Jalan STM Medan, beberapa waktu lalu.
Pendiri sekaligus Ketua Umum Lembaga MPSU (Masyarakat Perjuangan Sumatera Utara), Mulya Koto, mengaku mengapresiasi kebijakan tersebut. Menurutnya, program sekolah gratis merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi masyarakat di daerah terdampak.
“Saya sangat mengapresiasi kebijakan dan langkah yang diambil oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, demi dunia pendidikan. Tentunya kami dari Lembaga MPSU akan mengawal apa yang menjadi visi dan misi mulia ini, khususnya di dunia pendidikan, apalagi terkait program sekolah gratis,” ujar Mulya Koto kepada awak media, Selasa (28/7/2026).
Mulya Koto yang juga pernah maju sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut I Medan A dari Partai NasDem periode 2024–2029 itu mengatakan, berdasarkan laporan masyarakat dan hasil investigasi Lembaga MPSU, persoalan penahanan ijazah masih menjadi masalah yang kerap terjadi.
Menurutnya, alasan yang sering digunakan adalah karena siswa masih memiliki kewajiban administrasi yang belum diselesaikan kepada pihak sekolah.
“Kemarin saya langsung menemukan adanya penahanan ijazah di salah satu SMK swasta di Kota Medan. Ada dua siswa dengan kewajiban masing-masing sebesar Rp2.610.000 dan Rp6.050.000. Saya sempat berdebat cukup alot sehingga akhirnya melaporkan persoalan ini kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulingga, serta Kasi SMK Cabang Dinas Pendidikan Sumatera Utara Wilayah I, Duta Syailendra. Akhirnya ijazah yang menjadi hak kedua siswa tersebut diserahkan langsung kepada mereka dan dibawa pulang dengan pendampingan Lembaga MPSU,” katanya.
Pada kesempatan itu, Mulya Koto juga mengajak seluruh SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta, untuk mencontoh pelayanan yang diberikan SMK Negeri 2 Medan terkait penyerahan ijazah kepada siswa.
Ia menjelaskan, saat melakukan silaturahmi ke SMK Negeri 2 Medan untuk memastikan adanya dugaan penahanan ijazah, pihak sekolah memberikan penjelasan bahwa tidak ada penahanan ijazah. Menurutnya, persoalan yang terjadi hanya miskomunikasi karena wali murid merasa masih memiliki kewajiban administrasi sehingga belum mengambil ijazah tersebut.
“Saya salut dan bangga melihat SMK Negeri 2 Medan yang dipimpin Ibu Farida selaku Kepala Sekolah bersama Bapak Chandra Afriandi selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Ketika saya menyampaikan bahwa ada salah seorang siswa bernama M. Arif yang belum mengambil ijazah karena memiliki kewajiban yang belum terselesaikan, saya disambut dengan baik oleh Bapak Chandra Afriandi. Komunikasinya juga sangat baik. Tidak sampai satu hari, ijazah yang belum sempat diambil langsung diserahkan kepada siswa yang bersangkutan. Menurut saya, hal seperti ini layak mendapatkan penghargaan,” pungkasnya.
Di akhir keterangannya, Mulya Koto berharap Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Alexander Sinulingga, serta Kasi SMK Cabang Dinas Pendidikan Sumatera Utara Wilayah I Duta Syailendra dapat memberikan apresiasi kepada SMK Negeri 2 Medan.
Menurutnya, sekolah yang dipimpin Kepala Sekolah Farida bersama Kepala Sub Bagian Tata Usaha Chandra Afriandi tersebut telah menunjukkan respons cepat dalam memberikan pelayanan kepada siswa, termasuk menyerahkan ijazah yang belum diambil karena wali murid merasa masih memiliki kewajiban administrasi. Ia menilai pelayanan seperti itu patut menjadi contoh bagi sekolah lain di Sumatera Utara.
