Lanjut Zakaria Rambe, SH, 2 alat bukti telah diserahkan, tentunya proses hukum tidak begitu sulit. ini sangat memalukan jika kepolisian tidak mampu mengungkapkan oknum yang nakal memiliki jabatan di lembaga legislatif.
“Langkah masyarakat untuk membawa masalah ini ke ranah hukum adalah langkah tepat dan cerdas, patut kita apresiasi. Mengingat bahwa negara kita adalah negara hukum dan hukum adalah panglima, biarlah hukum yang menjawab dan berproses”, sebutnya.
Zakaria Rambe juga meminta agar permintaan upeti dilakukan oknum MAD diusut serta diproses Badan Kehormatan Dewan (BKD) dan pimpinan partai.
“BKD dan Ketua Umum Partai PDI Perjuangan harus mengusut persoalan upeti yang dilakukan oknum anggota DPRD Labura. Mental dan gaya premanisme oknum anggota dewan harus dihentikan demi kenyamanan dunia usaha”, imbuhnya.
Ketua BKD DPRD Labura Hasan Basri dikonfirmasi wartawan mengatakan, pihaknya pernah melakukan rapat terkait upeti dilakukan MAD, tapi tidak mencukupi korum.
“Sudah pernah kita lakukan rapat, tapi yang hadir cuma 2 orang. Ini akan kita jadwalkan ulang untuk rapat kembali, jika anggota BKD tak hadir juga, maka kita akan mengambil sikap sesuai mekanisme Tatib yang disepakati di dewan”, katanya.
Penulis: Zultaufik
Editor: Cut Riri
[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=UUkDG6fUBeHFdkPSVpiEgJqQ[/embedyt]
