Fokus

Pansus DPRD Medan Bahas Strategi Optimalisasi PAD Bersama OPD, Soroti Pengelolaan Pajak dan Retribusi

4
×

Pansus DPRD Medan Bahas Strategi Optimalisasi PAD Bersama OPD, Soroti Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Sebarkan artikel ini

Rapat membahas penguatan sistem pemungutan, pendataan wajib pajak, hingga evaluasi tata kelola pendapatan daerah untuk mendukung peningkatan PAD Kota Medan.

Ketua Pansus DPRD Kota Medan El Barino Shah memimpin rapat pembahasan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersama organisasi perangkat daerah di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan, Senin (15/6/2026). (kedannews.co.id/Foto: Ist).

MEDAN, kedannews.co.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Medan yang membahas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggelar rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan, Senin (15/6/2026).

Rapat dipimpin Ketua Pansus El Barino Shah, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua Pansus Hj. Sri Rezeki, A.Md., serta diikuti anggota Pansus DPRD Kota Medan.

Dalam pembahasan tersebut, Pansus memberikan perhatian terhadap tata kelola pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan sebagai salah satu sumber utama penerimaan daerah.

Evaluasi dilakukan terhadap berbagai tahapan pengelolaan pendapatan daerah, mulai dari proses perencanaan, pendataan objek dan subjek pajak, pendaftaran, penetapan besaran pajak, penagihan, hingga mekanisme pelaporan penerimaan daerah.

Pansus DPRD Kota Medan menilai penguatan sistem administrasi dan peningkatan kualitas basis data wajib pajak menjadi langkah penting dalam mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.

Selain itu, pembahasan juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai potensi penerimaan yang masih dapat dioptimalkan melalui peningkatan efektivitas sistem pemungutan, pengawasan, dan kepatuhan wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, yang memberikan penjelasan terkait aspek teknis maupun regulasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Melalui pembahasan ini, Pansus DPRD Kota Medan berharap dapat merumuskan rekomendasi yang memperkuat tata kelola pendapatan daerah sehingga mampu meningkatkan kontribusi PAD terhadap pembangunan dan pelayanan publik di Kota Medan.