MEDAN, kedannews.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan kesiapan penuh untuk melakukan sinkronisasi dan verifikasi pendataan program tiga juta kepemilikan rumah. Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah layak dan terjangkau. Pemprov Sumut siap bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) guna memastikan bantuan tepat sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Togap Simangunsong, saat menerima kunjungan Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian PKP, Imran, di Ruang Kerja Sekdaprov Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, pada Rabu (16/7/2025).
Menurut Togap, “Pemprov Sumut mendukung program kepemilikan tiga juta rumah. Kami siap berkolaborasi dan bersinergi dengan kementerian serta kabupaten/kota dalam hal verifikasi dan sinkronisasi pendataan penyediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat di Sumut.”
Lebih lanjut, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut, Hasmirizal Lubis, menjelaskan bahwa Pemprov Sumut memiliki platform digital bernama SIMANTEL. Platform ini digunakan untuk memantau dan mengelola program rumah tidak layak huni (RTLH) di Sumut dan dapat disinkronkan dengan platform digital Kementerian PKP.
“Platform ini bisa juga disinkronkan dengan platform digital milik Kementerian PKP, untuk melihat perkembangan serta pengelolaan program RTLH di Sumut,” jelas Hasmirizal.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut tahun 2024, tingkat akses rumah tangga terhadap hunian layak di Sumut mencapai 73,47%. Hal ini menunjukkan masih ada ruang untuk peningkatan dalam penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat.
Sementara itu, Dirjen Perumahan Pedesaan Kemen PKP Imran mengungkapkan bahwa program tiga juta rumah digagas untuk memberikan hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menegaskan pentingnya sinkronisasi data agar proses verifikasi berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Perlunya sinkronisasi pendataan, agar pendataan perumahaan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Imran.
Imran juga menyampaikan bahwa Kementerian PKP memiliki platform bernama RumahQu yang menjadi alat utama untuk mengumpulkan, menyiapkan, dan menyinkronkan data dalam proses verifikasi.
Pertemuan ini dihadiri pula oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Effendy Pohan, Plt Kepala Dinas PU Sumut Hendra Dermawan Siregar, Plt Kepala Dinas Kominfo Sumut Porman Mahulae, serta jajaran Kementerian PKP.
