Medan, kedannews.co.id – Harapan itu awalnya begitu besar. Di bawah sorotan lampu saat peresmian, program Minyak Makan Merah (MMR) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 14 Maret 2024 digadang-gadang sebagai simbol baru kemandirian pangan dan inovasi hilirisasi sawit nasional. Namun kini, lebih dari setahun berselang, harapan tersebut justru berubah menjadi keresahan.
Program strategis nasional Minyak Makan Merah (MMR) kini menjadi sorotan publik. Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu Sumatera Utara (KMMB Sumut) mengecam keras kegagalan proyek senilai lebih dari Rp17 miliar di Kabupaten Deli Serdang, yang dinilai sarat dengan ketidakefisienan hingga dugaan penyimpangan anggaran.
“Kami melihat ketidakefektifan yang nyata, kegagalan fungsi, bahkan potensi penyalahgunaan anggaran yang merugikan masyarakat,” tegas Sutoyo, SH, Koordinator Aksi KMMB Sumut saat menyampaikan orasi, Senin (28/7/2025).
Dalam orasinya, Sutoyo menyatakan:
“Kami selaku Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu menyatakan dengan tegas!! Kami bukan pengkhianat bangsa!! Kami bukan merupakan musuh bersama!!”
Koalisi ini menyuarakan enam poin tambahan yang menguatkan tuntutan mereka:
- Copot Direktur PT. RISET PERKEBUNAN NUSANTARA Yang tidak mampu membina rekanan pilot projek minyak makan merah.
- Meminta kepada aparat penegak hukum periksa LHKPN bapak winarna selaku kapuslit dan bapak M. Edwin syahputra Lubis, serta audit seluruh anggaran pilot projek minyak makan merah.
- Mengecam keras statmen oknum manager pabrik minyak makan merah yang juga sebagai LBH eksternal PPKS yang melukai hati kami aktivis mahasiswa.
- Mendesak oknum manager pabrik minyak makan merah untuk meminta maaf secara terbuka kepada seluruh mahasiswa.
- Meminta kepada Mapolda sumatera utara untuk memproses oknum manager pabrik minyak makan merah yang diduga Memprovokasi serta melemparkan tuduhan tidak benar bahwa kami bukan lah pengkhianat bangsa dan bukan merupakan musuh bersama.
- Kami katakan siap jika harus diproses secara hukum jika demonstrasi yang kami lakukan murni sebuah kesalahan dan melanggar aturan.
Selain itu, KMMB Sumut juga menyoroti tidak berfungsinya pabrik MMR akibat kerusakan teknis seperti kebocoran tangki dan blower rusak. Bahkan, bahan baku yang dipakai saat peresmian diduga bukan hasil produksi pabrik, melainkan dibeli dari luar. Ini dinilai sebagai bentuk pembohongan publik terhadap Presiden dan rakyat.
Tak hanya itu, dalam pertemuan resmi usai aksi, pihak PPKS menerima perwakilan KMMB Sumut untuk berdialog. Namun, menurut KMMB, pihak PPKS tidak mampu menunjukkan hasil riset yang seharusnya menjadi dasar teknis pelaksanaan proyek. Padahal, riset tersebut dibiayai dari dana BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) dengan nilai hampir Rp2 miliar.
“Ini sangat memprihatinkan. Dana besar telah dikucurkan untuk riset, namun tidak ada hasil konkret yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujar salah satu perwakilan KMMB usai pertemuan.
KMMB juga menyampaikan total 28 tuntutan kepada pemerintah pusat dan aparat hukum. Mereka mendesak audit menyeluruh, pencopotan pejabat yang lalai, dan penegakan hukum secara tegas oleh KPK, BPKP, Kejaksaan, dan Kepolisian.
“Kami bukan pengamat diam. Kami akan terus mengawal jalannya proses ini dan siap membuka data serta melakukan investigasi lapangan demi tegaknya keadilan,” tambah Sutoyo.
Mereka juga meminta Presiden Prabowo Subianto turun langsung mengevaluasi total program MMR dan mencopot pejabat BUMN yang terlibat, termasuk Dirut Holding PTPN 3 dan Kepala PPKS yang dinilai tidak jujur kepada publik.
Koalisi menilai kegagalan ini telah mencederai semangat pemberdayaan koperasi dan UMKM serta mengancam kredibilitas program strategis nasional lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat kecil.
