Medan, kedannews.co.id – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Demokrat, Dodi Robert Simangunsong, menyoroti sejumlah persoalan pelayanan publik dalam agenda Reses V Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026 Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Medan Kota.
Kegiatan reses yang digelar di halaman SD HKBP Teladan, Jalan Sempurna, serta di halaman Gereja HKBP Teladan, Jalan Sederhana, Kelurahan Teladan Barat, mengungkap berbagai keluhan warga terkait akurasi data bantuan sosial, layanan air bersih, hingga beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Isu bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH), menjadi perhatian utama. Sejumlah warga mengaku telah terdaftar sebagai penerima selama bertahun-tahun, namun bantuan tidak pernah diterima. Bahkan, sebagian warga mempertanyakan proses verifikasi data karena merasa memenuhi syarat, tetapi tidak tercatat sebagai penerima.
Menanggapi hal itu, Dodi meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan dan verifikasi. Ia menekankan pentingnya transparansi dan penggunaan data faktual agar distribusi bantuan tepat sasaran.
“Jika data tidak akurat, maka kebijakan sosial akan meleset. Ini menyangkut keadilan sosial,” tegasnya di hadapan warga.
Selain bansos, persoalan PBB juga menjadi keluhan masyarakat. Warga menilai kenaikan nilai pajak tidak sebanding dengan kondisi ekonomi mereka. Dodi menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan afirmatif bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar tidak semakin terbebani.
Keluhan lain yang mencuat adalah layanan air bersih dari Perumda Tirtanadi yang kerap terhenti pada siang hari. Menurutnya, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
Tak hanya itu, warga juga mengeluhkan abrasi sungai yang mengancam permukiman di kawasan Puri Indah Air Bersih Ujung. Kondisi ini dinilai memerlukan penanganan serius sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur lingkungan.
Dodi memastikan seluruh aspirasi yang diserap dalam reses tersebut akan dibawa ke forum resmi dewan untuk dibahas bersama pihak eksekutif. Ia juga mendorong koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, mulai dari Dinas Sosial, Badan Pendapatan Daerah, hingga instansi teknis lainnya.
Agenda reses tersebut turut dihadiri Plt Camat Medan Kota Endang Wastiani, Lurah Teladan Barat Juni Hardian, serta perwakilan OPD terkait. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat di Kota Medan.
