Medan, kedannews.co.id – Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke‑80, Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Agus Setiawan, menyampaikan harapannya agar pemerintah tidak hanya fokus pada seremoni tetapi juga hadir secara nyata di tengah masyarakat. Pernyataan itu ia sampaikan di Gedung DPRD Medan, Kamis (14/08/2025).
Agus menyebut bahwa kemerdekaan bukan sekadar syair atau seremoni semata, melainkan harus memberi makna dan manfaat yang dirasakan oleh rakyat. “Ini merupakan harapan bersama rakyat Indonesia dalam menyambut HUT RI ke‑80,” ujarnya.
Menurut Agus, jika dibandingkan dengan negara lain, kemajuan Indonesia masih membutuhkan perjuangan dan kolaborasi antara pemerintah dengan rakyatnya, terutama dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Ia berharap agar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota bisa menciptakan rasa kebebasan yang sejati bagi warga.
“Jadi saya berharap kepada Pemerintah Indonesia — termasuk pemerintah provinsi, kabupaten dan kota — dapat menciptakan rasa yang benar-benar merdeka, yaitu rasa nyaman bagi rakyat. Artinya, jangan kemerdekaan hanya sebagai seremoni belaka, tapi harus bermakna,” tegasnya.
Agus juga menekankan bahwa pemerintah harus mengulurkan tangan melalui kebijakan yang nyata untuk mengurangi beban warga. Ia menyebut tantangan seperti biaya hidup yang tinggi, kenaikan harga bahan pokok, hingga pajak yang membebani masyarakat.
“Untuk menyambut HUT RI ke‑80 yang tinggal tiga hari lagi, pemerintah harus pro rakyat agar rakyat merasakan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan,” tambahnya.
Sebagai Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan, Agus menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, potensi alam yang dimiliki daerah harus dikelola untuk kemakmuran rakyat, dengan dukungan kebijakan yang tepat dan regulasi yang tegas.
“Kita harus memprioritaskan SDM agar sumber daya alam yang ada bisa dikelola untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat,” ujarnya kembali.
Menanggapi kondisi Kota Medan dalam momentum ini, Agus menyebut bahwa kota Medan yang memiliki posisi strategis seharusnya menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Dia berharap di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan saat ini, masyarakat dapat hidup lebih sehat, cerdas, dan makmur.
Agus juga menyoroti isu royalti yang muncul dalam struk restoran dan kafe. Ia mengungkap bahwa banyak pengunjung terkejut ketika di struk pembayaran makanan dan minuman tercantum royalti untuk pajak hiburan.
“Sebagai wakil rakyat, saya menegaskan perlu ada regulasi khusus yang mendukung dan melindungi pelaku UMKM. Tidak boleh kebijakan membebani, melainkan memajukan mereka,” katanya.
Agus mengingatkan bahwa kebijakan publik harus menyejahterakan rakyat, bukan malah memberatkan. “Artinya kebijakan yang dibuat benar-benar melindungi dan mensejahterakan rakyat, khususnya di Kota Medan,” pungkasnya.
