Medan, kedannews.com – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wilayah Sumatera Utara hingga November 2024 menunjukkan tren positif meskipun menghadapi tantangan ekonomi global. Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara, Arridel Mindra, dalam pemaparan capaian kinerja APBN di Gedung Keuangan Negara Medan, Kamis (19/12/2024).
Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumut, Indra Soeparjanto; Kepala Kanwil DJBC Sumut, Sugeng Apriyanto; Kepala Kanwil DJP Sumut II, Anton Budhi Setiawan; serta Kepala Kanwil DJKN Sumut, Dodok Dwi Handoko.
Pendapatan Negara Capai 83,52% Target
Arridel memaparkan bahwa pendapatan negara telah mencapai Rp35,72 triliun atau 83,52% dari target yang ditetapkan, meski mengalami penurunan 3,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan ini meliputi penerimaan pajak, kepabeanan, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Penerimaan pajak mendominasi dengan total Rp30,63 triliun atau 83,35% dari target, di mana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri menjadi kontributor terbesar sebesar Rp10 triliun,” jelas Arridel.
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 mencatat penerimaan Rp5,1 triliun, sementara PPh Final tumbuh signifikan sebesar 27% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, sektor industri pengolahan dan pertanian masih terkontraksi, sementara sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 23,2%.
Belanja Negara Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi
Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp62,30 triliun atau 86,35% dari pagu anggaran, tumbuh 10,24% secara tahunan. “Belanja ini diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah dan pemerataan pertumbuhan ekonomi,” ujar Arridel.
Belanja meliputi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, yang menjadi motor penggerak berbagai proyek strategis dan layanan masyarakat.
Tantangan di Sektor Kepabeanan dan Cukai
Penerimaan kepabeanan dan cukai hingga November 2024 mencapai Rp2,32 triliun atau 59,65% dari target, namun menurun 11,44% dibandingkan tahun lalu. Penurunan ini dipengaruhi oleh stagnasi harga crude palm oil (CPO) dan kebijakan tarif efektif bea masuk.
“Bea masuk justru tumbuh 2,53%, mencapai Rp1,09 triliun, didorong oleh impor produk seperti beras, gula, dan pupuk NPK,” papar Arridel. Namun, bea keluar mengalami kontraksi tajam 22,47% akibat rendahnya harga referensi CPO.
PNBP Lampaui Target
Sementara itu, PNBP mencatat capaian positif dengan realisasi Rp2,75 triliun atau 130,82% dari target, tumbuh 6,01% secara tahunan.
Arridel menegaskan, “Capaian ini mencerminkan sinergi seluruh unit Kementerian Keuangan Sumut dalam mengoptimalkan penerimaan negara, meski tantangan global tetap ada.”
