Kemudian, fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Selanjutnya, fungsi pengawasan antara lain diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan kepala daerah.
“Tugas dan fungsi dewan tersebut bisa kita laksanakan secara efektif apabila dilakukan dengan dukungan ikhlas dari seluruh anggota dewan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Baskami.
Dalam kesempatan ini, Baskami Ginting juga mengharapkan raker ini dapat menghasilkan rencana kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara 2023 sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, sehingga dapat berjalan lebih berkualitas, efektif dan akuntabel terutama dalam mewujudkan APBD yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Utara.
Dia juga menegaskan, tugas pokok dan fungsi dewan merupakan pedoman dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili untuk dapat disuarakan agar dapat diakomodir dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara.
“Karena itu mari kita mulai memusatkan pemikiran dan perhatian untuk menyatukan persepsi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan amanah telah dipercayakan masyarakat Sumut, serta memberikan masukan-masukan yang konstruktif dalam pembahasan program kerja dewan ini,” katanya.
