MEDAN, kedannews.co.id – Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan, Fauzi SH, menggelar kegiatan reses V Masa Sidang II Tahun Anggaran 2026 di Jalan AR Hakim Gang Pendidikan, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Sabtu (21/2/2026). Dalam kegiatan tersebut, ia menampung berbagai keluhan warga, terutama terkait layanan kesehatan BPJS dan bantuan sosial.
Fauzi menyampaikan bahwa kegiatan reses menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi dalam pelayanan pemerintah daerah, baik bidang kesehatan, bantuan sosial, maupun infrastruktur.
Ia mengajak warga untuk terbuka dalam menyampaikan aspirasi agar dapat dimasukkan dalam laporan resmi reses dan dibahas pada rapat paripurna di DPRD Kota Medan.
“Sampaikan saja apa yang menjadi kesulitan atau kendala selama ini, baik soal pelayanan Pemko Medan maupun infrastruktur. Semua aspirasi akan dituangkan dalam laporan reses untuk dibahas bersama,” ujar Fauzi.
Dalam dialog tersebut, sejumlah warga menyampaikan keluhan. Salah satunya Emi yang mengaku masih bingung terkait jenis obat yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Ia mengatakan meski terdaftar sebagai peserta BPJS kelas I melalui perusahaan, ada obat yang tidak ditanggung saat anaknya berobat di rumah sakit.
Menanggapi hal itu, Fauzi menjelaskan bahwa memang terdapat klasifikasi obat yang masuk dalam daftar tanggungan BPJS. Namun, ia meminta warga segera melapor jika mengalami kendala pelayanan agar dapat dibantu melalui tim aspirasi.
Keluhan lain disampaikan warga terkait kabar penarikan kepesertaan BPJS dan perubahan status desil penerima bantuan sosial yang dinilai membingungkan masyarakat.
Fauzi menegaskan bahwa program bantuan sosial maupun BPJS Penerima Bantuan Iuran merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Meski demikian, ia berkomitmen menyampaikan aspirasi tersebut kepada anggota DPRD provinsi maupun DPR RI.
Selain itu, Fauzi juga meminta pihak kelurahan melakukan pendataan ulang warga agar bantuan sosial dapat tepat sasaran.
Kegiatan reses tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam mencari solusi atas berbagai persoalan pelayanan publik di Kota Medan.
