Medan, kedannews.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Sumut mencermati, target capaian RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Sumut 2019-2023 setelah perubahan dibanding sebelumnya, terlalu rendah dan tidak mencerminkan optimisme.
“Padahal, optimisme sangay diperlukan guna memunculkan semangat bekerja keras, nantinya bisa memaksimalkan kinerja pemerintah,” ujar juru bicara FPKS DPRD Sumut H. Hanafi Lc menyampaikan pandangan umum fraksi tentang ranperda perubahan Pwrda No 5 tahun 2019 tentang RPJMD Provsu 2019-2023, pada rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Senin (15/11/2021) di gedung wakil rakyat tersebut.
Dia menyebutkan, secara umum FPKS memahami adanya penyesuaian terhadap target capaian tersebut, tapi beberapa diantaranya terlalu rendah. Diantaranya dibidang pendidikan, target tata-rata lama sekolah ditahun 2023 turun dari 10,5 tahun menjadi 9,97 tahun. Target ini bahkan lebih rendah dari target tahun 2020 yaitu 9,97.
Demikian halnya harapan lama sekolah turun dari target sebelum perubahan q4,42 tahun di 2023 menjadi 13,46 tahun. “Menurut kami target capaian ini terlalu rendah,” ujarnya minta penjelasan Gubsu terkait hal itu.
Jubir FPKS ini juga minta penjelasan Gubsu terkait target capaian dibidang politik, ditahun 2023 untuk indikator indeks demokrasi 66,33, turun jauh dari target semula sebelum perubahan yaitu 70,00. Target ibi lebih rendah dibanding realisasi tahun 2019 yaitu 77,65. Hal ini jelas suatu kemunduran.
Kemudian dibidang lingkungan hidup, ungkapnya, dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup menurun drastis dari 72,70 menjadi 69,48, bahkan indikator kualitas air menurun dari 82,00 menjadi 53,91.
Demikian halnya dibidang ekonomi, kata Hanafi, salah satu indikator yang jadi perhatian, PDRB per kapita didalam perubahan RPJMD target capaian turun dari Rp71 juta menjadi Rp61 juta. “Menurut pemahaman kami, target ini terlalu rendah, karena sektor perkebunan sektor yang dapat bertahan di masa pandemi covid-19, bahkan Sawit sebagai komoditas unggulan Sumut dua tahun terakhir terus menikmati kenaikan harga. “Kami minta penjelasan Gubsu terkait hal itu semua,” ujarnya.
Penulis : Mery Ismail
