Medan, Kedannews.com – Fraksi PKS DPRD Sumut tidak menolak pembangunan 450 km jalan provinsi melalui proyek Multi Years 2022, tapi sebaliknya mendukung pembangunan dan apapun untuk kesejahteraan rakyat Sumatera Utara dengan catatan agar dijalankan dengan prosedur yang benar sesuai peraturan yg berlaku.
“Lebih panjang dari itu pun jalan yang akan dibangun, PKS pasti setuju, karena PKS selalu pro rakyat dan siap melayani rakyat,” ujar jurubicara FPKS Dedi Iskandar menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap LPj (Laporan Pertanggungjawaban) APBD 2021, pada rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Senin (4/7/2022) dihadiri Gubsu Edy Rahmayadi di gedung wakil rakyat Jalan Imam Bonjol Medan.
Fraksi PKS juga minta Gubsu Edy Rahmayadi jangan hanya fokus terhadap temuan-temuan, karena masih banyak permasalahan pelaksanaan anggaran belum teridentifikasi.
Diungkapkan, Dalam batasan pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukun akan terdeteksi dan tidak menutup kemungkinan masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.
Dalam hal ini, katanya, diperlukan evaluasi yang komprehensif agar kedepan kualitas pekerjaan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari perencanaan, pemilihan dan monitoring pelaksana pekejaan.”Pemilihan pelaksana pekerjaan harus betul-betul objektif, memenuhi kualifikasi dipersyaratkan dan bukan faktor lain,” ujarnya.
Terkait realisasi belanja daerah tahun 2021 sebesar Rp13,225 triliun lebih atau 94,78 persen dari anggaraan belanja 2021, FPKS berpandangan, target pembangunan tahun ketiga dari kepemimpinan Gubsu/Wagubsu harus mengacu Perda RPJMD dan harusnya sesuaai target tahun ketiga secara kualitatif dan kuantitatif. “Kecilnya realisasi belanja modal merupakan catatan serius bagi penyelenggaraan pemerintah tahun 2021. Secara umum, kita memahami belanja modal sangat berhubungan dengab kepentingan masyarakat banyak, termasuk sarana jalan jembatan, irigasi, sekolah dan lainnya. Jika terjadi kegagalan dalam mwrealisaSikan belanja modal berarti Pemprovsu telah menunda pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Penulis: Cut Riri
Editor: Zultaufik
