Medan, kedannews.co.id – Fraksi Gabungan Hanura-PKB DPRD Kota Medan menyoroti perlunya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat. Fraksi ini juga mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk lebih serius memperhatikan serapan anggaran belanja daerah yang dinilai menjadi instrumen penting dalam menggerakkan ekonomi yang tengah lesu belakangan ini.
Hal ini disampaikan Bendahara Fraksi Hanura-PKB DPRD Medan, Eko Afrianta Sitepu, saat memberikan pernyataan kepada wartawan pada Rabu, 6 Agustus 2025, menanggapi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2025–2029.
“Serapan anggaran harus sesuai target agar mampu memicu aktivitas ekonomi, apalagi kondisi perekonomian saat ini sedang mengalami perlambatan,” ujar Eko.
Pernyataan resmi fraksi tersebut sebelumnya telah disampaikan Eko dalam rapat paripurna DPRD Medan pada Senin, 4 Agustus 2025, yang turut dihadiri Wali Kota Medan Rico Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, serta Sekda Wiriya Alrahman.
Pembangunan Harus Merata, Medan Utara Prioritas
Eko menekankan pentingnya pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Kota Medan, terutama di kawasan Medan Utara yang masih menghadapi banyak “pekerjaan rumah” (PR), khususnya dalam hal infrastruktur.
“Pembenahan kawasan Medan Utara tidak bisa ditunda lagi. Mulai dari penanggulangan kemiskinan, kawasan kumuh, penyediaan air bersih, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga daerah yang terdampak banjir rob. Ini harus jadi prioritas, karena 35 persen anggaran Dinas SDABMBK dialokasikan untuk hal ini,” jelas Eko.
Fraksi Hanura-PKB menilai pemerataan pembangunan akan memberikan dampak besar, termasuk peningkatan penyerapan tenaga kerja, khususnya dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Soroti Rencana Terminal Baru dan Fly Over
Eko juga mengungkapkan rencana pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan yang akan membangun terminal baru di depan Pasar Induk Laucih, Kecamatan Medan Tuntungan. Terkait hal itu, Fraksi Hanura-PKB mendorong Pemko agar mempercepat pembangunan fly over di Simpang Selayang Jalan Jamin Ginting.
“Jalan itu merupakan pintu masuk utama kendaraan dari arah Berastagi, Tanah Karo. Fly over sangat diperlukan untuk mengurai kemacetan di sana,” tegasnya.
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Sorotan
Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, fraksi meminta perhatian serius dari Pemko. Mereka mengusulkan optimalisasi pelayanan RSUD Bachtiar Djafar di Medan Utara, pengadaan mobil ambulans gratis di seluruh Puskesmas, serta pemenuhan tenaga medis.
Tak hanya itu, Fraksi Hanura-PKB juga meminta penyediaan beasiswa mahasiswa tahun 2025–2026, pembangunan satu unit SMA Negeri dan satu SMP Negeri di Belawan, mendukung sekolah rakyat, dan pemerataan penempatan guru PNS.
Usulan Kebijakan Retribusi Sampah Proporsional
Terkait persoalan sampah, Eko menyoroti pentingnya pembaruan data Wajib Retribusi Sampah (WRS). Menurutnya, masih banyak entitas penghasil sampah—terutama dari sektor informal dan kawasan pemukiman baru—yang belum terdata sehingga belum dikenakan retribusi.
“Langkah ini penting agar potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi sampah bisa meningkat secara optimal,” katanya.
Fraksi Hanura-PKB juga menyarankan subsidi tarif retribusi untuk kawasan permukiman agar tidak membebani masyarakat. Sebaliknya, retribusi sampah harus lebih ditujukan kepada kawasan industri dan komersial dengan penetapan tarif proporsional.
“Intinya, masyarakat jangan terus dibebani. Yang menghasilkan sampah besar adalah industri dan kawasan usaha. Di situlah perhatian retribusi seharusnya difokuskan,” pungkas Eko.
