Dukung Kedan News
Klik gambar untuk mengetahui cara mendukung Kedan News.
Medan, kedannews.co.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan menyoroti sejumlah persoalan krusial yang belum berhasil diselesaikan oleh Pemerintah Kota Medan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021–2025.
Kritik ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan yang digelar pada Senin (4/8/2025), saat pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD Kota Medan tahun 2025–2029.
Mewakili fraksinya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Robi Barus, SE, MAP menegaskan bahwa meskipun fraksinya menyetujui Ranperda RPJMD tersebut, namun evaluasi terhadap capaian program sebelumnya perlu menjadi perhatian serius.
“Ada beberapa indikator pembangunan yang belum berhasil dicapai, seperti upaya menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi ketimpangan pendapatan,” ujar Robi Barus saat membacakan pandangan fraksinya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, lanjut Robi, ketimpangan pendapatan di Kota Medan masih berada pada skala sedang. Bahkan, tingkat ketimpangan di Medan selama periode 2021 hingga 2023 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi Sumatera Utara maupun nasional.
