Medan, kedannews.co.id — Rapat Paripurna DPRD Kota Medan pada Senin (22/09/2025) diwarnai penyampaian pandangan umum dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pandangan tersebut disampaikan oleh Jusup Ginting, politisi asal Daerah Pemilihan (Dapil) V, yang menegaskan komitmen PDIP untuk terus mengawal kebijakan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam pandangannya, Jusup Ginting menyoroti tiga sektor utama yang dinilai paling penting untuk kesejahteraan warga, yakni kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Ia menekankan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2026 harus benar-benar dirancang untuk menjawab kebutuhan konkret warga sehari-hari.
“Kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur adalah kebutuhan mendasar warga. RAPBD 2026 harus menjawab persoalan sehari-hari masyarakat,” tegas Jusup Ginting dalam rapat paripurna tersebut.
Fraksi PDIP menyoroti layanan kesehatan sebagai salah satu prioritas utama. Jusup menilai Pemko Medan perlu lebih serius dalam mengoptimalkan program Universal Health Coverage (UHC) dan meningkatkan mutu layanan BPJS Kesehatan kelas III agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat merasakan pelayanan kesehatan yang layak.
Selain itu, PDIP juga mendorong agar pemerintah kota memperkuat program pencegahan stunting, karena persoalan gizi masih menjadi tantangan serius di beberapa kecamatan. “Pencegahan stunting tidak bisa setengah hati. Harus menjadi agenda strategis dengan dukungan anggaran dan program lintas sektor,” ujarnya menambahkan.
Di bidang pendidikan, Fraksi PDIP menuntut agar pemerintah memberikan kepastian status bagi para guru honorer yang sudah lama mengabdi, dengan mendorong percepatan pengangkatan mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jusup juga menekankan pentingnya realisasi bantuan pendidikan bagi 500 siswa putus sekolah, sebagai langkah nyata mengurangi kesenjangan pendidikan di kota ini.
Masalah infrastruktur juga menjadi sorotan utama Fraksi PDIP. Dalam pandangannya, Jusup menyebutkan perlunya penanganan serius terhadap drainase tersumbat, jalan rusak, dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Ia menyoroti pula pergeseran anggaran sebesar Rp250 miliar ke kawasan Medan Utara sebagai langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan pembangunan kota.
Tak hanya itu, Fraksi PDIP juga menekankan pentingnya revitalisasi pasar tradisional, peningkatan transportasi publik, perluasan ruang terbuka hijau, serta pemenuhan akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi seluruh masyarakat.
“Bagi kami, podium bukan sekadar formalitas, tapi bukti suara rakyat bergema di gedung dewan,” pungkas Jusup Ginting dalam rapat yang dihadiri Wali Kota Medan, jajaran OPD, dan seluruh anggota DPRD.
Berdasarkan laporan berbagai media, pandangan Fraksi PDIP tersebut diapresiasi oleh sejumlah anggota dewan karena dinilai menggambarkan suara aspiratif dan konkret dari masyarakat bawah. Fraksi berharap agar seluruh masukan yang disampaikan dapat menjadi acuan strategis dalam pembahasan lanjutan RAPBD 2026 sehingga kebijakan yang lahir benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat Kota Medan.
