Medan, Kedannews.com – Disaat sidang paripurna DPRD Sumut berlangsung, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan interupsi sembari membentang poster bertuliskan FPKS menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Sikap penolakan yang dilontarkan pimpinan dan anggota FPKS ini dengan berdiri dari kursi masing-masing dengan membentangkan poster yang bertuliskan “Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM”, dalam sidang paripurna dewan dihadiri Gubsu Edy Rahmayadi dipimpin Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting didampingi Wakil Ketuà Dewan Harun Mustafa Nasution, Irham Buana Nasution, Rahmansyah Sibarani dan Misno Adisyah Putra, Senin (5/9/2022) di DPRD Sumut.
Sekretaris FPKS DPRD Sumut Ahmad Hadian dalam interupsinya pada rapat paripurna DPRD Sumut dengan agenda jawaban Gubernur Sumut atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Sumut TA 2023, dengan tegas menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, karena sangat memberatkan masyarakat. Sebab kenaikan tersebut, dapat memicu kenaikan harga-harga barang serta ongkos angkutan transportasi umum secara dahsyat.
“Saya mewakili Fraksi PKS dan juga mewakili seluruh konstituen PKS dan rakyat Sumut sudah bersepakat dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga tersebut,” tandas Ahmad Hadian.
Apalagi, lanjut Sekretaris FPKS ini, kenaikan harga BBM sangat tidak sesuai dengan jargon pemerintah yang digaungkan pada sidang tahunan MPR/DPR RI yang digelar pada 17 Agustus yang lalu yang menekankan ekonomi “pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat”.
