Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua Dewan Drs Baskami Ginting didampingi Wakil Ketuà Dewan Harun Mustafa Nasution, Irham Buana Nasution, Rahmansyah Sibarani dan Misno Adisyah Putra dan dihadiri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, juru bicara FPKS ini menyatakan alasan menolak kenaikan BBM, karena kenaikan tersebut akan menimbulkan multiflying effect yang dahsyat, sebab dibarengi dengan naiknya harga-harga barang dan tarif transportasi umum, sehingga sangat memberatkan rakyat yang baru pulih dari hempasan pandemi Covid-19.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting juga sependapat, kenaikan harga BBM bersubsidi sebaiknya dikaji ulang, sebab ini merupakan memiliki keterkaitan kondisi ekonomi rakyat, karena dampak dari kenaikan ini yang menderita nantinya rakyat, sebab BBM naik akan dibarengi dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.
Dalam nota jawabannya atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Sumut TA 2023, Gubernur Sumut juga mengakui, kenaikan harga BBM akan berdampak terhadap perekonomian daerah ini, khususnya terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.
Untuk itu, katanya, Pemprov Sumut akan terus berupaya melakukan langkah-langkah pemberian bantuan, baik melalui bantuan bahan dan peralatan usaha sampai dengan bantuan Sembako kepada masyarakat sebagai dampak kenaikan BBM.
Penulis: Cut Riri
Editor: Zultaufik
