Terpisah, Sekretaris Gerindra Sumut, Sugiat Santoso turut berkomentar dengan mengecam keras pernyataan-pernyataan pejabat pemerintah yang masih mendikotomikan pribumi dan non pribumi.
Sebab kata Sugiat, berdasarkan UUD 1945 bahwa setiap warga negara yang sudah memiliki status kewarganegaraan Indonesia secara resmi tentu itu tidak boleh lagi dibeda-bedakan, baik itu secara suku, agama, ras, dan golongan, semua warga negara posisinya sama hak dan kewajibannya.
“Semangat Partai Gerindra ya itu, partai nasionalis yang selalu menjaga keutuhan kebhinekaan NKRI dan Pancasila. Jadi bila ada pejabat yang mendikotomikan seperti itu berarti dia orangnya tidak bijak,” sindir Sugiat.
Disinggung apakah ada memberikan sanksi internal diberikan kepada Aulia Rachman yang masih tercatat sebagai kader Gerindra, Sugiat menjawab akan ada melakukan kroscek ke yang bersangkutan di internal partai.
“Tapi kita melihat dia menyampaikan itu dalam konteksnya sebagai wakil wali kota, dan kita sangat menyayangkan seorang wakil wali kota memberikan statemen dengan asumsi yang tidak memiliki data, kita kan ga tau itu sumbernya dari mana. Intinya, Partai Gerindra sebagai partai terbuka tidak pernah membeda-bedakan warga Indonesia itu berdasarkan agama, suku, ras, dan golongan,” tandas Sugiat.
Diketahui sebelumnya, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman menyebutkan Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara dalam 20 tahun ke depan akan dikuasai oleh non pribumi.
Hal tersebut disampaikan Aulia Rachman dalam sambutannya di acara Dialog Ramadhan 1444 Hijriyah yang digelar di salah satu cafe di Kota Medan, Minggu (9/4/2023) lalu.
