MEDAN, kedannews.co.id – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PSI, Godfried Effendi Lubis, menyerap berbagai aspirasi warga dalam kegiatan Reses V Masa Persidangan II Tahun 2025–2026 yang digelar di Lapangan Bulutangkis Jalan Sempurna Ujung Gang Sepakat No.153, Lingkungan 5, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu siang (21/02/2026).
Ratusan warga hadir dan aktif menyampaikan keluhan terkait bantuan sosial, pendidikan, infrastruktur jalan, lampu penerangan, PBB, air bersih, hingga layanan kesehatan.
Fokus Anggaran Pendidikan dan Infrastruktur
Dalam pemaparannya, Godfried menyampaikan bahwa APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp7,6 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,5 triliun dialokasikan untuk Dinas Pendidikan.
“Anggaran pendidikan ini besar. Harapan kita, untuk PAUD, TK, SD dan SMP tidak ada lagi pengutipan yang memberatkan orang tua,” ujarnya.
Ia menegaskan, alokasi 20 persen untuk pendidikan merupakan amanat undang-undang. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya validasi data siswa dalam Dapodik agar bantuan seperti KIP dan dana BOS tepat sasaran.
PBB Bisa Ajukan Pengurangan Hingga 75 Persen
Terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Godfried menjelaskan warga dapat mengajukan permohonan pengurangan antara 40 hingga 75 persen, khususnya bagi pensiunan dan warga berpenghasilan rendah.
“Permohonan paling lambat 31 Mei 2026. Lampirkan SK pensiun atau surat keterangan berpenghasilan rendah dari lurah,” katanya.
PKH Adil Makmur dan UHC Jadi Sorotan
Isu bantuan sosial mendominasi sesi tanya jawab. Sejumlah warga mengaku belum pernah menerima PKH atau BLT meski merasa layak.
Godfried menjelaskan, selain PKH dari Kementerian Sosial, Pemko Medan memiliki program PKH Adil Makmur dengan anggaran Rp50 miliar per tahun.
“Syaratnya cukup KTP, KK, dan surat keterangan berpenghasilan rendah. Prioritas untuk lansia 60 tahun ke atas. Nilainya Rp2,4 juta per tahun,” jelasnya.
Ia juga menyoroti program Universal Health Coverage (UHC) Kota Medan yang memungkinkan warga berobat gratis cukup dengan KTP dan KK, sepanjang rumah sakit menerima BPJS Kesehatan.
“Pemko Medan mengalokasikan sekitar Rp350 miliar setahun untuk UHC. Jadi masyarakat tidak perlu takut berobat,” tegasnya.
Keluhan Lampu Jalan dan Banjir
Warga Jalan Santun mengeluhkan lampu jalan redup dan sering mati. Menanggapi hal itu, Godfried meminta Dinas Perhubungan segera menindaklanjuti.
“Lampu jalan itu hak masyarakat. Karena 7,5 persen dari rekening listrik sudah dipungut untuk penerangan jalan,” katanya.
Sementara itu, warga Jalan Sempurna Ujung mengeluhkan banjir akibat saluran parit yang tidak terawat. Godfried meminta tim P3SU kecamatan segera turun melakukan pembersihan dan pendataan.
Soal Tower dan Lingkungan
Terkait keluhan tower telekomunikasi yang diduga mengganggu kesehatan warga Pintu Air, Godfried menyatakan akan memanggil perusahaan terkait untuk klarifikasi.
“Kalau memang tidak layak atau membahayakan, harus kita evaluasi bersama. Kita akan panggil pihak perusahaan,” ujarnya.
Air PAM dan Infrastruktur Jalan
Beberapa warga juga mengeluhkan distribusi air PAM yang tidak stabil. Godfried menyebut pihaknya akan memanggil manajemen PDAM untuk evaluasi.
Selain itu, ia memastikan Jalan Turi dan Gang Pelajar telah masuk dalam anggaran pembetonan tahun ini.
“Saya dulu pernah tinggal di sana. Sudah saya masukkan dalam anggaran. Tahun ini harus dibeton,” katanya.
Dinas Sosial: Cek Desil dan Gunakan Aplikasi
Perwakilan Dinas Sosial Kota Medan menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan berbasis data desil dari BPS. Warga diminta mengecek status desil melalui kelurahan atau aplikasi “Cek Bansos”.
“Kalau merasa tidak mampu tapi berada di desil 5 ke atas, silakan ajukan pembaruan data. Nanti akan ada ground checking,” jelasnya.
Ia juga menerangkan bahwa sekolah rakyat gratis tersedia bagi keluarga kategori desil 1, dengan pembiayaan penuh dari pemerintah.
Komitmen Kawal Aspirasi
Dalam wawancara usai kegiatan, Godfried menilai mayoritas warga masih belum mengetahui secara utuh program PKH Adil Makmur dan UHC.
“Sosialisasi perlu diperkuat. Kita akan dorong agar program ini benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya perawatan parit dan drainase untuk mencegah banjir, serta meminta seluruh OPD responsif terhadap laporan warga.
PENUTUP
Reses yang berlangsung dialogis tersebut menjadi ruang terbuka bagi masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung. Sejumlah instansi terkait, termasuk Dinas Perhubungan, Dinas SDABMBK, Dinas Sosial, Disdukcapil, Dispora, dan PKPCKTR Kota Medan turut hadir untuk menjawab persoalan teknis warga.
Kegiatan ditutup dengan pendataan aspirasi warga untuk ditindaklanjuti melalui pokok pikiran (Pokir) DPRD Kota Medan pada pembahasan anggaran berikutnya.
