MEDAN, kedannews.co.id – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Dr. Harli Siregar SH MH menegaskan komitmennya untuk membersihkan aparat dari praktik korupsi. Ia menyatakan, pemberantasan korupsi harus dimulai dari Aparat Penegak Hukum (APH) agar kejaksaan tidak lagi dicap sebagai momok dalam pembangunan.
Hal itu disampaikan Harli saat berkunjung ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, Jumat (26/9/2025) sore. Dalam kunjungan tersebut, ia disambut Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik SE, Sekretaris SR Hamonangan Panggabean, Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan Amrizal SH MH, serta Wakil Sekretaris Riza Mulyadi.
Menurut Harli, dua arahan penting yang dibawanya ke Sumut adalah agar jaksa tidak ikut campur dalam proyek pemerintah serta tidak bermain-main dengan Dana Desa.
“Kalau kita mau melakukan tindakan tegas terhadap pelaku korupsi, harus dimulai dari APH. Aparat kejaksaan harus melepaskan diri dari isu negatif agar tidak dijadikan tumbal oleh pihak-pihak yang menuduh jaksa bermain proyek,” tegas Harli.
Harli menambahkan, dirinya konsisten menjaga jarak dengan kepala daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sejak tiga bulan menjabat Kajati Sumut.
“Coba lihat, apakah dalam tiga bulan ini saya pernah menerima kepala daerah atau OPD? Ini bukan gagah-gagahan atau pencitraan, tapi konsistensi dalam pencegahan dan pemberantasan Tipikor,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Harli didampingi Kajari Medan Fajar Syahputra SH MH, Plh Kasi Penkum Kejatisu Muhammad Husairi SH MH, dan Kasi Intelijen Kejari Medan Dapot Dariarman SH MH.
Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik, mengapresiasi gebrakan Harli yang dianggap mampu mengubah citra Kejati Sumut menjadi lebih terbuka.
“Kalau selama ini Kejati Sumut terkesan menakutkan bagi wartawan, sekarang sudah berbeda. Media lebih mudah mendapatkan informasi,” kata Farianda.
Selain itu, Harli juga aktif membangun sinergitas dengan insan pers melalui kegiatan olahraga bersama. Farianda menilai langkah itu memperkuat hubungan baik antara kejaksaan dan media.
Dari sisi penegakan hukum, gebrakan Kajati Sumut dinilai berhasil menekan tindak pidana korupsi di daerah. Beberapa kasus besar berhasil ditangani, di antaranya:
-
Penetapan dua tersangka kasus korupsi Bank Sumut Unit KCP Melati yang kini tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor Medan.
-
Penahanan dua eks Direktur PT Pelindo I dan Dirut PT Dok terkait dugaan kerugian negara Rp92 miliar akibat pengadaan kapal tunda yang tidak sesuai kontrak.
-
Pengusutan penjualan aset PTPN I Regional kepada PT Citraland yang diduga merugikan negara dalam jumlah besar.
“Pengungkapan kasus-kasus besar ini tentu sangat dinantikan masyarakat Sumut,” kata Farianda yang juga Ketua SPS Sumut.
