Medan, kedannews.co.id – Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B, menggelar pertemuan silaturahmi dengan sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus, di Sri Deli Room, Hotel Grand Inna Medan, Jalan Balai Kota, Rabu (03/09/2025).
Dalam pertemuan itu, Wong didampingi oleh Kabag Hukum dan Perundang-Undangan DPRD Medan, Andreas, serta dua Tenaga Ahli Pimpinan DPRD Kota Medan, yaitu Sutrisno dan Zainuddin.
Adapun organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus meliputi IMM, PMII, HIMMAH, GMNI, PMKRI, GMKI, dan KAMMI. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara DPRD Medan dan mahasiswa untuk membahas berbagai kebijakan publik baik di tingkat lokal maupun nasional.
DPRD Terbuka Terima Aspirasi Masyarakat
Dalam sambutannya, Wong menegaskan bahwa DPRD Kota Medan selalu terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk menyampaikan aspirasi dan kritik konstruktif.
“Forum ini menjadi ruang silaturahmi dan dialog agar bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Banyak masyarakat datang mengadu ke DPRD, dan hari ini kita berdialog langsung dengan adik-adik mahasiswa. DPRD adalah rumah rakyat, siapa pun boleh hadir,” ujar Wong.
Wong juga menjelaskan bahwa setiap aspirasi memiliki jalur penyampaian yang sesuai dengan kewenangan. “Kalau persoalannya berskala provinsi, kami akan teruskan ke DPRD Sumut. Kalau berskala nasional, akan kami sampaikan ke DPR RI,” tambahnya.
Mahasiswa Kritisi Kinerja DPRD dan Kebijakan Pemerintah
Dalam sesi dialog, beberapa perwakilan mahasiswa menyampaikan sejumlah isu strategis. Ketua GMNI Medan menyoroti lambannya pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, serta menilai banyak kebijakan pemerintah saat ini belum berpihak kepada rakyat.
“Angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, sementara muncul kabar kenaikan gaji anggota dewan. Ini menambah keresahan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KAMMI Medan mengkritik lemahnya komunikasi DPRD dengan massa aksi. Ia menilai DPRD kerap merespons aspirasi hanya melalui pertemuan daring.
“Kami sesalkan DPRD Medan terkesan menutup diri. Anggaran kinerja DPRD juga perlu diaudit, dan kami menolak tindakan represif aparat terhadap mahasiswa,” katanya.
Ketua HIMMAH Medan menyoroti lemahnya pengawasan terhadap tempat hiburan malam di Kota Medan. “Di Medan ada ratusan tempat hiburan malam, tapi yang punya izin hanya lima. Ini jadi masalah serius dan harus segera ditertibkan,” ungkapnya.
Ketua GMKI Medan menekankan agar fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD benar-benar dijalankan untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Ketua IMM Medan mendorong agar komunikasi DPRD dengan mahasiswa dilakukan secara berkelanjutan.
Wong Tegaskan Komitmen DPRD untuk Transparansi
Menanggapi berbagai kritik, Wong menjelaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama: legislasi, pengawasan, dan anggaran. Ia menegaskan, seluruh kegiatan DPRD dijalankan sesuai aturan serta diawasi oleh lembaga berwenang.
“Setiap kegiatan komisi harus mendapat persetujuan pimpinan. Jika ada temuan, BPK akan memeriksa. Saya pribadi menegaskan tidak pernah bermain proyek,” tegas Wong.
Wong juga membuka ruang bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan.
“Silakan kalau adik-adik ingin mengajukan rancangan perda khusus mahasiswa. Kita bisa kerjakan bersama,” ujarnya.
Terkait isu nasional, Wong memastikan aspirasi mahasiswa terkait UU Perampasan Aset akan disampaikan ke DPR RI.
“Aset yang dikembalikan adalah aset bermasalah. Ini penting untuk kepastian hukum dan pemberantasan korupsi,” tambahnya.
Sinergi DPRD dan Mahasiswa Diharapkan Terus Terjalin
Pertemuan diakhiri dengan kesepahaman bahwa sinergi antara DPRD Kota Medan dan kalangan mahasiswa harus terus dipelihara. Cipayung Plus menegaskan bahwa aspirasi yang mereka sampaikan bukan semata kepentingan kelompok, melainkan suara rakyat yang perlu diperjuangkan bersama.
