Politik & Pemerintahan

Mahalnya Kedelai Malapetaka Bagi Rakyat, Ahmad Hadian: Pemerintah Belum Serius Wujudkan Kedaulatan Pangan

2
×

Mahalnya Kedelai Malapetaka Bagi Rakyat, Ahmad Hadian: Pemerintah Belum Serius Wujudkan Kedaulatan Pangan

Sebarkan artikel ini
Ahmad Hadian. Rabu (23/2/2022). (Foto/Humas).
Ahmad Hadian. Rabu (23/2/2022). (Foto/Humas).

Medan, kedannews.com – Mahalnya harga kacang kedelai mencapai Rp500 ribu per 50 kg merupakan malapetaka bagi rakyat Indonesia, membuktikan pemerintah belum serius mewujudkan kedaulatan pangan.

“Malapetaka ini seharusnya tidak perlu terjadi, jika Indonesia tidak selalu tergantung pada bahan impor. Sebelumnya hanya kacang kedelai Rp250 ribu per 50 kg, tapo sekarang Rp500 ribu per 50 kg,” ujar Sekretaris Komisi B DPRD Sumut Ahmad Hadian SPdI kepada wartawan, Rabu (23/2/2022) di Medan, menyikapi mahalnya harga kacang kedelai.

Ahmad Hadian mengatakan, sebelumnya harga pupuk yang masih belum layak, kini menyusul giliran harga kedelai melambung tinggi, akibatnya para perajin tahu tempe mogok produksi, karena tak mampu membeli bahan baku berupa kedelai impor. Padahal tahu tempe salah satu makanan pokok bangsa Indonesia.

Seyogiyanya, lanjut politisi PKS ini, Indonesia bisa mandiri dengan kacang kedelai hasil tanaman bangsa sendiri. Pemerintah pusat sebenarnya bisa mendorong petani untuk bertanam kacang kedelai. “Bibit unggul kita punya, lahan sangat-sangat luas dan sangat subur tersedia dimana-mana di wilayah negeri ini. Kemudian teknologinya kita bisa, tenaga ahli dari anak bangsa sendiri juga ada. Semua ada, apa lagi,” katanya.

Kecuali, ungkap Ketua DPW PKS Sumut Bidang Tani dan Nelayan ini, keberpihakan total pemerintah terhadap sektor pertanian yang belum ada. “Kita melihat pemerintah belum serius dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Faktanya, kebijakan impor kita terhadap pangan utama masih sangat tinggi.

“Lihat saja sekarang semua kebutuhan pangan kita di impor, seperti Kedelai, Jagung, Gandum, Sorgum, Bawang, Jahe, Gula, Garam, Daging, Susu. Padahal apapun bisa kita tanam di tanah Indonesia ini,” katanya.

Menurut anggota dewan dari dapil Batubara, Asahan dan Tanjungbalai ini, pemerintah harusnya tinggal mendorong petani menanam, bantu sarana produksi dan pasca panennya. Serap seluruh hasil panen petani dengan harga yang layak dan adil. Ini semua perlu regulasi dan kebijakan yang didasari keberpihakan dan kedaulatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *