Medan, kedannews.co.id – Puluhan massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi (PERMAK) kembali menggelar demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) pada Rabu, 3 Desember 2025. Aksi ini merupakan kali keempat dilakukan, dengan tuntutan agar Kejati Sumut segera mengambil alih dan menuntaskan dua kasus dugaan korupsi pengadaan Smart Board di Kabupaten Langkat dan Kota Tebing Tinggi.
Ketua Umum PERMAK, Asril Hasibuan, dalam orasinya menyampaikan kekecewaan mereka terhadap lambatnya proses hukum terhadap para pihak yang diduga terlibat. Ia menilai, proyek tersebut telah merugikan keuangan negara pada sektor pendidikan.
“Hari ini kami berdiri di hadapan gerbang Kejati Sumut untuk menagih janji dan menuntut keadilan. Kasus korupsi Smart Board ini adalah perampokan uang rakyat. Kami meminta Kejati Sumut bertindak tegas, jangan jadikan hukum sebagai pisau tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” ujar Asril.
Soroti Dugaan Keterlibatan Dua Pj Kepala Daerah
Dalam penyampaiannya, Asril menjelaskan bahwa PERMAK menyoroti skandal Smart Board di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun 2024 yang bernilai sekitar Rp50 miliar. Ia menyebutkan bahwa sejumlah pejabat, termasuk Kepala Dinas dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta pihak rekanan, sudah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan.
Namun, melalui aksi ini, PERMAK mempertanyakan alasan dua tokoh yang disebut-sebut sebagai inisiator proyek, yakni Faisal Hasrimy (mantan Pj Bupati Langkat yang kini menjabat Kadis Kesehatan Sumut) dan Muttaqin Hasrimy (Pj Wali Kota Tebing Tinggi), belum diproses hukum.
PERMAK menyampaikan bahwa keduanya diduga memiliki peran penting dalam mendorong terlaksananya proyek Smart Board baik di Langkat maupun Tebing Tinggi.
Asril menegaskan bahwa PERMAK menduga kuat Faisal Hasrimy merupakan pihak yang memerintahkan terlaksananya proyek tersebut. Ia juga menyinggung sikap mangkir Faisal yang disebut telah dua kali tidak menghadiri panggilan pemeriksaan Kejaksaan Negeri Langkat.
Minta Kejati Ambil Alih Penanganan
Melalui tuntutannya, massa mendesak Kejati Sumut untuk mengambil alih penanganan kasus dari Kejari Langkat. PERMAK juga meminta agar penyidik memanggil, menetapkan, dan menangkap Faisal Hasrimy sebagai tersangka apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.
PERMAK menilai pola serupa juga terjadi pada pengadaan Smart Board di Kota Tebing Tinggi. Setelah pihak rekanan ditahan di Rutan Tanjung Gusta, mereka juga meminta Kejati Sumut mengusut dugaan keterlibatan pejabat lainnya. Hal ini mencakup Pj Wali Kota, Kepala Dinas Pendidikan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan PPTK di lingkungan Disdik Tebing Tinggi.
Salah satu orator menyampaikan, “Kami menuntut: panggil, tetapkan, dan tangkap segera Pj Wali Kota Muttaqin Hasrimy dan jajaran pejabat terkait. Mereka adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran rakyat.”
Aksi Ditutup dengan Pernyataan Tegas
Di akhir aksi, Asril Hasibuan menegaskan bahwa unjuk rasa tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program pemberantasan korupsi yang tengah digencarkan pemerintah pusat.
“Kami tidak akan mundur. Kami akan terus mengawasi sampai semua yang terlibat, mulai dari Faisal Hasrimy, Muttaqin Hasrimy, hingga jajaran Disdik, diproses sesuai hukum,” tutupnya.
