Potensi Pelanggaran Hukum di Balik Banjir Sumatera Utara

Oleh: Ali Akbar Velayafi Siregar, S.H.
Kantor Hukum Ali Akbar Velayafi Siregar & Associates

Banjir Sumatera Utara: Kajian Lingkungan dan Aspek Hukumnya

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah wilayah di Sumatera Utara seperti Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Tapanuli Tengah (Tapteng) mengalami banjir dengan intensitas yang meningkat. Bencana tersebut berdampak pada kerusakan rumah warga, fasilitas publik, hingga kerugian ekonomi.

Menurut Advokat Ali Akbar Velayafi Siregar, S.H., diperlukan kajian komprehensif untuk memahami apakah intensitas banjir berkaitan dengan faktor alam semata atau juga dipengaruhi perubahan kondisi lingkungan. Ia menekankan pentingnya pendekatan hukum untuk memastikan tata kelola lingkungan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kerusakan Lingkungan dan Regulasi yang Mengatur

Ali Akbar menilai bahwa beberapa wilayah hulu sungai mengalami perubahan tutupan lahan. Ia menjelaskan bahwa perubahan tersebut berpotensi berkaitan dengan:

• UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

• UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

  Baca Juga: Banjir Terparah Sepanjang Sejarah Medan: Saat Warga Bertahan, Solusi Tak Kunjung Datang

• Ketentuan perizinan berusaha sesuai regulasi yang berlaku saat ini.

Dalam pandangannya, aspek-aspek tersebut perlu dipastikan melalui investigasi resmi oleh instansi yang berwenang. Ia juga menyoroti sejumlah laporan warga mengenai material kayu yang terbawa arus banjir, yang menurutnya perlu diteliti secara ilmiah untuk mengetahui sumber dan penyebabnya.

Aspek Tanggung Jawab Hukum dalam Bencana

Ali Akbar menjelaskan bahwa bencana banjir tidak selalu berdiri sendiri, melainkan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Karena itu, ia mendorong adanya penelusuran terhadap:

1. Pengelolaan hutan dan kawasan lindung.

2. Kesesuaian dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) pada kegiatan tertentu.

3. Mekanisme penerbitan izin yang telah berjalan.

4. Efektivitas pengawasan pembangunan di daerah rawan bencana.

5. Aktivitas yang berpotensi mengubah alur sungai.

Semua poin tersebut, menurutnya, bukan merupakan tuduhan, namun bagian dari aspek hukum yang lazim dikaji dalam penyelidikan lingkungan hidup. Penentuan pelanggaran atau tidaknya suatu tindakan merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga teknis terkait.

Dampak Sosial Banjir dan Kewajiban Negara

Bencana banjir di Tapsel, Sibolga, dan Tapteng menimbulkan kerugian bagi warga. Ali Akbar menilai bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan perlindungan terhadap masyarakat, termasuk melalui pengawasan dan mitigasi risiko bencana.

Ia menegaskan bahwa kajian penyebab banjir harus dilakukan secara ilmiah dan profesional oleh pihak berwenang, agar penanganan dan kebijakan ke depan dapat lebih efektif.

Dorongan Penegakan Hukum yang Berimbang

Kantor Hukum Ali Akbar Velayafi Siregar, S.H. & Associates menyampaikan beberapa rekomendasi umum:

• Pemeriksaan menyeluruh oleh aparat penegak hukum dan lembaga teknis terkait.

• Evaluasi perizinan yang dinilai perlu ditinjau ulang sesuai ketentuan.

• Penerapan hukum lingkungan secara proporsional dan tanpa prasangka.

• Rehabilitasi lingkungan yang dilakukan berdasarkan kajian ilmiah dan kebijakan pemerintah.

Ali Akbar menegaskan bahwa langkah hukum yang diambil harus berdasarkan fakta, data ilmiah, serta hasil penyelidikan resmi—bukan asumsi.

Seruan Kolaborasi untuk Penyelamatan Lingkungan

Ia mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat akademik, organisasi lingkungan, hingga warga, untuk memperkuat sinergi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah bencana serupa.

Menurutnya, upaya penyelamatan lingkungan harus ditempuh tanpa menyudutkan pihak tertentu sebelum ada temuan resmi dan sah secara hukum. Langkah tersebut penting agar proses mitigasi berjalan berkeadilan dan berdasarkan aturan.