Labuhanbatu, kedannews.com – Aliansi Tenaga Kerja Sukarelawan dan gerakan mahasiswa nasional Indonesia Kabupaten Labuhanbatu, melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Labuhanbatu, terkait nasib ratusan Tenaga Kerja Sukarelawan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat, yang tidak bisa mengikuti seleksi Penerimaan Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang dibuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MEN-PANRB) perihal pendataan Tenaga Non Asn di lingkungan Instansi Pemerintah, Senin (19/09/2022). Sekira 10.00 Wib
Hal itu didasarkan pada surat pemberitahuan yang dikeluarkan Bupati Labuhanbatu No. 800/4022/BKPP-III/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 perihal Pendataan Tenaga Non Asn di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
Salah satu poin dalam surat pemberitahuan tersebut bertuliskan Harus berstatus tenaga honorer kategori II (TH K-2) yang terdaftar dalam database badan kepegawaian Negara dan pegawai non asn yang telah bekerja pada instansi pemerintah.
Pada saat kegiatan aksi berlangsung, Inisial H, salah satu tenaga kerja sukarelawan menyampaikan tuntutan dalam aksi yakni agar mereka dapat mengikuti seleksi PPPK.
